Pemerintah Dorong Pemda Susun Rencana Umum Ketenagalistrikan

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia

11 September 2020 16:27

PLTU Tanjung Jati B yang merupakan salah satu pembangkit yang paling diandalkan oleh PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik sistem interkoneksi Jawa-Bali.

PLTU Tanjung Jati B memegang peran sentral dalam sistem interkoneksi Jawa-Bali

Hingga triwulan III 2019, PLTU dengan kapasitas 4 x 710 MW ini memiliki kesiapan produksi listrik (Equivalent Availability Factor – EAF) hingga 93,6% selama setahun.

Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2006 PLTU Tanjung Jati B menjadi tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali.

PLTU Tanjung Jati B berkontribusi 12% atau setara dengan kebutuhan listrik sekitar 5 juta pelanggan rumah tangga

Keberadaan pembangkit ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi kontinyuitas suplai listrik, namun juga turut membantu pemerintah dalam penghematan APBN.

Secara produksi listrik PLTU Tanjung Jati B mampu berkontribusi sebesar 12% atau setara denagan kebutuhan listrik sekitar 5 juta pelanggan rumah tangga. (CNBC Indonesia/Peti)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) karena belum semua daerah memiliki RUKD. Padahal sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dibutuhkan untuk perencanaan ketenagalistrikan nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad mengatakan hal ini dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik masyarakat, khususnya di masa Pamdemi Covid-19. Perencanaan ketenagalistrikan nasional terdiri dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).

"Kondisi pandemi Covid-19 ini tentu membuat kita harus menelaah arah perencanaan ketenagalistrikan nasional, sehingga penyediaan tenaga listrik di masyarakat tetap terjamin," kata Munir sebagaimana dikutip dari keterangan resmi kementerian, Jumat (11/09/2020).

Lebih lanjut dia mengatakan beberapa program prioritas subsektor ketenagalistrikan yang saat ini terus di dorong yakni peningkatan kapasitas nasional melalui program 35.000 MW, program peningkatan rasio elektrifikasi. Lalu, program peningkatan kebutuhan listrik dengan mendorong kendaraan bermotor listrik dan PLTS atap, serta program stimulus keringanan tagihan listrik khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19.

Kemudian, program mendukung industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam negeri dan melistriki kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Program prioritas ini menurutnya juga membutuhkan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah, PT PLN (Persero), serta para pemangku kepentingan lainnya.

Pilihan Redaksi

Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan RKUD Provinsi Jawa Tengah telah disusun, dan berdasarkan pengalamannya ini dia berharap agar bisa ditiru oleh Pemda lainnya. Ia berharap adanya review atas indikator keberhasilan sektor listrik setelah tercapainya target-target peningkatan rasio elektrifikasi.

"Perencanaan ketenagalistrikan harus diimplementasikan agar dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu adanya review atas indikator-indikator pembangunan ketenagalistrikan, selain rasio elektrifikasi juga perlu tolok ukur baru yaitu konsumsi perkapita," paparnya.

EVP Electricity System Planning PLN Edwin Nugraha Putra mengajak Pemda bersama-sama merencanakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem, khususnya penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

"Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan PLN sangat kami butuhkan. Apalagi dengan Covid-19 yang dibutuhkan selanjutnya adalah perencanaan beban, sehingga dapat disinergikan dengan supply listrik," jelasnya.

[Gambas:Video CNBC]

(wia)