Usai Rapat Bareng Anies, Bima Arya: PSBB Total Belum Jelas!

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
11 September 2020 11:52
Bima Arya (Foto: pool via Detikcom)

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin rapat koordinasi dengan para kepala daerah di sekitar ibu kota pada Kamis (10/9/2020) pukul 14.00 WIB. Rapat itu membahas pelaksanaan dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Selain Anies, sejumlah kepala daerah hadir dalam rapat itu antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Diani.

Terkait hasil rapat, Wali Kota Bima Arya membenarkan kondisi Jakarta saat ini memang darurat. Untuk itu, perlu diselaraskan dengan daerah-daerah di sekitar ibu kota.

"Pemprov DKI Jakarta masih merasa perlu untuk memantapkan lagi rencana tersebut selain itu diperlukan juga koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat," kata Bima dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (11/9/2020).

Penerapan PSBB DKI Jakarta, lanjut dia, memiliki plus minus. Kemungkinan terpapar warga Kota Bogor akan berkurang. Karena jika betul-betul diterapkan, warga Bogor yang bekerja di Jakarta akan kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Sedangkan minusnya adalah akan banyak warga Jakarta yang lari ke Bogor akibat penerapan PSBB secara ketat di Ibu Kota.

"Jadi di Jakarta masih perlu dimatangkan lagi, dan Kota Bogor akan menyesuaikan seperti apa langkah yang akan kami ambil. Saya meminta pak gubernur untuk memperjelas, terkait aturan keluar masuk Jakarta-Bogor. Selanjutnya berdasarkan data, mulai banyak pasien Covid-19 yang datang itu dari Jakarta," ujar Bima.

Umtuk mematangkan rencana tersebut di tengah pro-kontra yang ada, rencananya pada Sabtu (12/9/2020), Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait. Sedangkan rakor dengan para kepala daerah kawasan Bodebek dan Pemprov Jabar rencananya akan digelar pada Senin (14/9/2020).

Sambil menunggu keputusan yang dihasilkan, Bima mengambil langkah untuk memperpanjang sementara Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) di Kota Bogor hingga 14 September 2020. Yang mulanya berakhir pada 11 September 2020.



DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menarik rem darurat dengan menerapkan PSBB secara total. Keputusan ini mempertimbangkan kasus Covid-19 di Jakarta yang semakin tidak terkendali, dengan kenaikan kasus aktif, jumlah kasus kematian, hingga tingkat keterisian tempat tidur.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menilai langkah Pemprov DKI Jakarta yang hendak menerapkan PSBB mulai Senin (14/9/2020) tepat. Hal itu disampaikan Wiku dalam keterangan pers dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Menurut dia, aktivitas yang dibatasi dalam PSBB meliputi sosial dan ekonomi. Apabila daerah menjalankan PSBB, maka dampak sosial dan ekonomi dirasakan semua masyarakat.

"Kita lihat dari kenaikan kasus 4 minggu terakhir karena zona merah di kota DKI Jakarta, perlu melakukan pembatasan yang ketat. Bahkan kalau perlu dilakukan pembatasan sosial berskala mikro sehingga penangananan kasus termasuk testing, tracing, treatment bisa dilakukan," kata Wiku.

Ia mengungkapkan langkah PSBB merupakan satu tahap dari lima tahap prinsipil dalam pembukaan suatu sektor. Hal itu mengacu kepada perintah Presiden Joko Widodo.

"Untuk membuka aktivitas ekonomi berupa sektor harus dilakukan prakondisi, kemudian timing, berikutnya prioritas, selanjutnya koordinasi pusat daerah dan monitoring evaluasi. Jadi yang terjadi di DKI melihat kondisi yang ada dan menentukan kapan akhirnya akan dibuka dan dilakukan prioritas secara bertahap, dan lakukan koordinasi," ujar Wiku.

"Dan memang dalam monitoring evaluasi kita perlu bekerja sama lebih baik lagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar betul-betul kondisi yang risikonya tinggi dan langsung dalam waktu cukup lama. Itu adalah alarm yang harus kita ambil untuk lakukan pengetatan yang lebih tinggi agar kondisi terkendali," lanjutnya.

Semua ini, menurut Wiku, tentu perlu partisipasi masyarakat.

Terkait dengan ketersediaan tempat tidur ruang isolasi dan ICU, dia mengklaim bisa dikendalikan dengan baik. Semua itu dengan catatan proses preventif dan promotif bisa dilakukan dengan baik agar kasus terkendali dan tidak banyak masyarakat yang menjadi korban dan sakit

"Demikian manajemen rumah sakit atau daerah lain tentu ini pengalaman penting seluruh daerah agar memonitor tingkat penggunaan tempat tidur ruang isolasi di masing-masing tempat. Apabila sudah meningkat dan direstribusi ke rumah sakit rujukan," kata Wiku.



[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading