Anies PSBB Total Hingga RS Penuh, Ini Sikap Pemerintah Pusat!
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, yang juga Menko Bidang Perekonomian, memimpin rapat koordinasi KPCPEN bersama 8 gubernur dan para kepala daerah di Jakarta dan sekitarnya, Kamis (10/9/2020). Turut hadir dalam rapat itu antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Dalam pembahasan tadi disepakati kita menyeimbangkan antara kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 dan mempertimbangkan pemulihan ekonomi," ujar Airlangga dalam keterangan pers yang disiarkan dari Graha BNPB.
"Menyadari bahwa dalam penanganan Covid-19 Indonesia secara kesleuruhan yang sembuh 71,5%, fatality rate 4,1% dan khusus DKI kesembuhan 75,2% dan kemudian kita melihat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 dan ekonomi kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan," lanjutnya.
Airlangga bilang, rakor itu bertujuan menyeimbangkan dan mengkoordinasi hal-hal yang menjadi masukan dan perhatian banyak pihak.
"Pemerintah Pusat berikan perhatian serius perkembangan sitausi akan selalu tingkatkan kapasitas RS dan fasilitas kesehatan, peningkatan RS dan fasilitas kesehatan akan terus tambah, dengan fasilitas di hotel dan memanfaatkan hotel bintang II dan III seperti di Sulsel, dan disiapkan isolasi Wisma Atlet siapkan di tower 5, 6 dan khusus pekerja dari luar negeri di tower 7 dan 8," ujar Airlangga.
"Fasilitas ini mempersiapkan segi bed (tempat tidur) jumlah terus ditingkatkan dan pemerintah mendorong RS-RS di DKI atau di Jakarta untuk dilakukan relaksasi pasien yang posisi sudah hampir sembuh dan dalam tahap observasi di Wisma Atlet karena fasilitas peralatan tersedia," lanjutnya.
Khusus untuk obat-obatan dan pasien isolasi mandiri, Airlangga mengungkapkan langkah-langkah pemerintah. Misalnya memproduksi obat antivirus corona macam Tamiflu dan Favipiravir yang akan diproduksi PT Kimia Farma.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, kegiatan produktif akan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.
"Pemerintah terus mendorong sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol Covid-19 pemerintah dorong kampanye jaga jarak dan hindari kerumunan dan kegiatan pilkada ke depan," ujar Airlangga.
"Kemudian pekerja di kantor pemerintah tetap berjalan sesuai peraturan yang diterbitkan Kementerian PANRB, yang mengatur WFH dan WFO dan untuk, pekerja perkantoran disiapkan flexible working, ada yang kerja di rumah dan di kantor. Presentase akan ditentukan dan pemerintah menggelar operasi yustisi, yakni operasi menegakkan kedisiplinan masyarakat dan sudah diputuskan dalam rapat komite Wakapolri dan Wakasad."
Dengan berbagai langkah itu, Airlangga berharap kapasitas yang tersedia di rumah sakit tetap terfasilitasi. Apalagi ditambah keberadaan tower 6 & 7 di Wisma Atlet.
"Kita juga menjaga kondisi produktif. Tadi dilaporkan Gubernur Jabar bahwa dengan adanya kebijakan yang diambil yaitu pembatasan secara mikro jadi yang kepada daerah daerah, kecamatan, RT, RW dan yang lain maka tentu kita mengapresiasi di daerah Jabar, Jateng, Jatim di mana sektor produktif termasuk PMI manufaktur itu sudah masuk ke level di atas 50,8 dan tentunya kita mengharapkan bahwa seluruh kegiatan kegiatan ini bisa untuk menekan penyebaran Covid-19," kata Airlangga.
"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas karena pemerintah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah termasuk DKI Jakarta fasilitas kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah."
DKI Jakarta sudah memutuskan untuk menerapkan PSBB total yang akan berlaku mulai Senin (14/9/2020). Demikian disampaikan Anies dalam keterangan pers di Balai Kota, kemarin.
Keputusan ini mempertimbangkan kasus Covid-19 di Jakarta yang semakin tidak terkendali, dengan kenaikan kasus aktif, jumlah kasus kematian, hingga tingkat keterisian tempat tidur.
"Bila situasi ini berjalan terus, dari data yang kami miliki bisa dibuat proyeksi 17 September 2020 tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Sesudah itu tidak akan mampu menampung pasien Covid-19 dan ini waktunya hanya sebentar," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (09/09/2020).
Anies menjabarkan, jumlah orang yang dirawat di ruang isolasi di Jakarta yang terus bertambah dari sejak kasus muncul dan mulai melambat setelah dilakukan pembatasan. Pada 16 Maret Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penutupan sekolah, perkantoran, kegiatan umum, tempat-tempat umum. Dalam kurun 2 minggu kemudian jumlah kasus yang harus dirawat mengalami perlambatan sampai Juni melakukan pembatasan dan terjadi pelandaian.
Saat ini persentase dari tempat tidur yang digunakan naik, ambang batasnya 4.053. Anies mengatakan akan meningkatkan lagi 20% sehingga menjadi 4.807. Namun menaikkan jumlah tempat tidur bukan cuma menambah jumlah tempat tidur, tetapi memastikan ada dokter perawat, alat pengaman, obat-obatan, dan seluruh alat pendukungnya.
"Jadi menaikkan kapasitas jadi 4.807 bila tidak dibarengi dengan pencegahan penularan ketat seperti sekarang maka tempat tidur itu akan penuh di pekan kedua Oktober," katanya.
Menaikkan kapasitas tempat tidur menjadi 4.807 akan tercapai pada 6 Oktober 2020. Untuk jangka pendek Pemprov DKI Jakarta akan terus meningkatkan kapasitas, namun kalau tidak pembatasan ketat maka ini hanya sekedar mengulur waktu.
"Saya ingin tunjukkan data masalah kita, situasinya tidak cukup baik," ujarnya.
Dengan kenaikan kasus Agustus-September, maka tempat tidur pun akan penuh pada 25 September 2020. Dengan begitu, meskipun mendorong peningkatan kapasitas RS, tetapi pertambahan kasus aktif di Jakarta pertambahannya lebih cepat daripada kapasitas tampung RS, baik ICU maupun tempat tidur. Dari tiga data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur dan isolasi, ICU khusus covid menunjukan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat.
"Dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu," kata Anies.
Yang diterapkan bukan lagi PSBB transisi, tetapi PSBB seperti di masa awal sehingga diharapkan jumlah kasus bisa menurun.
"Sekali lagi ini soal menyelamatkan warga Jakarta. Bila ini dibiarkan maka RS tidak akan sanggup menampung dan efeknya kematian akan tinggi terjadi di Jakarta," ujar dia.
"Nah kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat tarik rem darurat dan kita akan menerapkan seperti arahan bapak presiden di awal wabah dahulu yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah. Detailnya akan kita sampaikan di hari-hari ke depan," katanya.
Sebagai pada seluruh masyarakat bahwa kita akan menuju PSBB, ada fase, ada proses, agar menyiapkan ini agar berjalan dengan baik. Pada prinsipnya mulai 14 September bukan kegiatan usahanya yang berhenti tapi bekerja dari kantor yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus dan kegiatan perkantoran jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal, tetap dikurangi.
"Perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non-esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial itu tidak menyebabkan penularan," kata Anies.
(miq/wed)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Amerika Lewat, RI Sudah Suntikkan 445 Juta Vaksin Covid!
