Bukan China, Negara Ini Mau Bangun Pangkalan Militer AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara di Pasifik, Palau, mendesak militer Amerika Serikat (AS) membangun pangkalan militer di wilayahnya. Hal ini diutarakan di tengah memanasnya hubugan AS dan China di Laut China Selatan dan Pasifik.

Presiden Palau Tommy Remengesau mengatakan langsung ke Menteri Pertahanan AS Mark Esper dalam sebuah surat. Ia berujar AS boleh membangun fasilitas tersebut.

Baca: China Bangun Pangkalan Militer di RI, Fakta & Kata Pemerintah

"Permintaan Palau kepada militer AS tetap sederhana. Membangun fasilitas penggunaan bersama, kemudian datang dan menggunakannya secara teratur," katanya ditulis AFP, Jumat (4/9/2020).

Remengesau juga menyarankan kehadiran Penjaga Pantai AS di Palau untuk membantu patroli cagar lautnya yang luas. Meskipun Palau adalah negara merdeka, ia tidak memiliki militer dan AS bertanggung jawab atas pertahanannya di bawah perjanjian dengan Washington yang disebut Compact of Free Association.

"Kita harus menggunakan mekanisme perjanjian untuk menetapkan kehadiran militer AS secara reguler di Palau," kata Remengesau.

"Hak militer AS untuk membangun situs pertahanan di Republik Palau kurang dimanfaatkan selama durasi perjanjian."

Baca: Erdogan Batal Perang, Demi Trump Turki & Yunani Baikan?

Palau adalah tempat pertempuran berdarah antara pasukan AS dan Jepang dalam Perang Dunia II. Tetapi Washington berfokus pada pangkalan di Filipina dan Guam setelah perang.

Sebuah fasilitas radar militer AS direncanakan dibangun di Palau. Tetapi pembangunan telah ditangguhkan karena pandemi.

Selain hubungan dekat AS, Palau juga merupakan salah satu dari empat sekutu Taiwan yang tersisa di Pasifik. Total negara yang mendukung Taiwan sebagai negara hanya 15 di seluruh dunia.

China, yang melihat Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, telah berusaha untuk membujuk sekutu Taipei di Pasifik. Termasuk Kepulauan Solomon dan Kiribati untuk berpindah keberpihakan tahun lalu.

Penolakan Palau berbuntut pada dilarangnya turis China ke negara itu sejak 2018. Meskipun tidak menyebut China secara langsung, Remengesau menyebut pelaku destabilisasi Pasifik telah melangkah maju untuk mengambil keuntungan dari krisis ekonomi akibat virus corona yang dialami negara-negara pulau kecil.

"Sangat melegakan mendengar (AS) ... , mengenali realitas kompleks keamanan Indo-Pasifik, yang terancam oleh ekonomi predator seperti halnya agresi militer," tulisnya.

Sebelumnya kondisi di Pasifik memanas dengan klaim China di Laut China Selatan. Negara ini dengan konsep sembilan garis putus-putus mengklaim 80% wilayah perairan dan membuatnya tegang dengan sejumlah negara ASEAN.

Ini juga membuat AS masuk dan membawa militernya ke Laut China Selatan. AS berdalih menjaga kebebasan navigasi.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Xi Jinping Cari Lokasi Pangkalan Militer, RI Termasuk Dibidik