Isu Liar Wajib Militer Mahasiswa, Mas Menteri Nadiem Kaget!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim angkat suara perihal isu penerapan wajib militer terhadap mahasiswa. Ia mengaku terkejut dengan kabar tersebut.

"Saya kaget. Saya langsung saja di awal diselesaikan. Tidak ada yang namanya wajib belajar dan tidak ada pemaksaan apapun wajib militer negara dalam universitas," ujar Nadiem dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Kendati demikian, dia membenarkan ada diskusi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam mendukung program Kampus Merdeka. Mahasiswa bisa mengikuti program ilmu militer selama satu semester.

"Voluntary (sukarela) itu. Sukarela. Tidak mungkin Merdeka Belajar berjalan dengan pemaksaan," kata Nadiem.

Seperti diberitakan, Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sedang menjajaki kerja sama dengan Kemendikbud yang dipimpin Nadiem Makarim agar mahasiswa bisa mengikuti program Bela Negara. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono seperti dilansir laman resmi Kemenhan, Minggu (16/8/2020).



Menurut dia, nanti dalam satu semester, mahasiswa bisa mengikuti pendidikan militer. Nilainya akan dimasukkan ke dalam satuan kredit semester (SKS) yang diambil.

"Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan," kata Trenggono.



Baca: Nadiem Dicurhati DPR, Gegara PJJ Ada Siswa sampai Hamil

Menurut dia, Kemenhan melalui Program Bela Negara, menginginkan milenial bangga terlahir di Indonesia sekaligus menjadi bagian dari warga dunia. Ini filosofi dari Program Bela Negara.



"Kita jangan kalah dengan Korea Selatan yang mampu mengguncang dunia melalui budaya K-Pop, jika dilihat dari sudut pertahanan, itu cara mereka melalui industri kreatifnya memengaruhi dunia. Indonesia harusnya bisa seperti itu karena kita punya seni dan budaya yang banyak," ujar Trenggono.



Kecintaan pada negara oleh milenial juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) sesuai amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.



"Komcad ini bukan wajib militer. Ini kesadaran dari warga masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang, difasilitasi dengan memberikan pelatihan selama beberapa bulan. Usai latihan dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur," kata Trenggono.


(miq/dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pak Prabowo & Mas Nadiem, Ada Pesan Khusus dari Pak Jokowi