RI 'Sebar' Rp 270 T buat Bansos, Negara Lain Berapa?

Tirta Citradi, CNBC Indonesia
25 August 2020 16:55
Para pekerja mengemas dan memeriksa Bantuan Sosial (BANSOS) di Neglasari, Tangerang, Banten. CNBC Indonesia/Tri Susilo
Foto: Para pekerja mengemas dan memeriksa Bantuan Sosial (BANSOS) di Neglasari, Tangerang, Banten. CNBC Indonesia/Tri Susilo

Jakarta, CNBC Indonesia - Bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu senjata penyelamatan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Negara-negara di dunia belomba untuk menyalurkan bansos, tak terkecuali Indonesia.

Bantuan sosial yang digelontorkan Indonesia berbentuk tunai maupun non-tunai. Pada Maret lalu, pemerintah menganggarkan Rp 110 triliun untuk program jaring pengaman sosial.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan bansos pun meningkat mengingat perkembangan pandemi Covid-19 di dalam negeri semakin memburuk. Anggaran untuk program jaring pengaman sosial pun ditambah.

Di bulan Mei anggaran untuk program jaring pengaman sosial ini ditambah menjadi Rp 171,2 triliun. Kemudian pada bulan Juni anggaran kembali ditambah menjadi Rp 203,9 triliun.

Anggaran ini dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu prakerja, kartu sembako hingga subsidi listrik 450 dan 900 VA. Tak sampai di situ saja untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang terdampak pandemi, pemerintah juga memberikan gaji ke-13 untuk ASN serta tunjangan bagi karyawan swasta. 

Gaji ke-13 di tahun 2020 diberikan kepada ASN, TNI, Polri dan pensiunan dengan total anggaran Rp 28,8 triliun. Sebesar Rp 14,8 triliun (Pemerintah Pusat) dan Rp 13,9 triliun (Pemda).

Untuk APBN adalah Rp 14,83 triliun di mana untuk pegawai aktif adalah Rp 6,94 triliun dan untuk pensiunan Rp7,88 triliun. Sementara, untuk APBD sebesar Rp 13,99 triliun. Sehingga secara total pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 28,8 triliun untuk gaji ke-13.

Komponen yang dibayarkan dalam gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan dan tidak termasuk tunjangan kinerja atau yang sejenisnya. 

Gaji ke-13 diharapkan akan bisa mendukung upaya pemerintah agar seluruh TNI Polri ASN bisa memenuhi kebutuhan belanja untuk tahun ajaran baru dan pendidikan bagi anak-anak namun sekaligus juga untuk bisa memberikan tambahan daya beli dalam memberikan stimulus ekonomi untuk mendorong kembali pemulihan ekonomi akibat Covid ke-19 ini. 

Sementara untuk bansos pegawai swasta, pemerintah menargetkan anggaran Rp 37,87 triliun yang akan dialokasikan untuk memberikan bantuan 15,7 juta pegawai swasta dengan nilai bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan.

Jika ditotal secara keseluruhan, maka pemerintah telah menganggarkan bansos senilai Rp 270,59 triliun atau setara dengan US$ 19,3 miliar (asumsi kurs Rp 14.000/US$). Bansos adalah bentuk stimulus fiskal yang lazim untuk banyak negara terutama negara berkembang. 

Namun di era Covid-19, kebijakan bansos diterapkan baik di negara berkembang maupun negara maju. Berdasarkan catatan International Growth Center (IGC), ada 352 jenis program bansos Covid-19 yang tercatat di berbagai negara di dunia. 

Program bansos ini meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan makanan, hingga subsidi listrik dan keringanan kewajiban keuangan masyarakat seperti kredit perbankan maupun pembiayaan dari leasing.

Besaran bansos Covid-19 memang turut menentukan efektivitas kebijakan. Namun membandingkan besaran bansos di suatu negara dengan negara lain untuk mengambil kesimpulan mana kebijakan yang paling efektif tentu bukan lah pekerjaan yang mudah dan bisa berujung pada pengambilan kesimpulan yang tak tepat.

Pasalnya dalam mendesain skema bansos tentunya juga memperhitungkan struktur ekonomi suatu negara hingga kapasitas fiskalnya. Misalnya untuk negara dengan populasi penduduk yang besar seperti China, India, AS dan Indonesia yang bertumpu pada konsumsi domestik tentu besaran bansos ini akan sangat menentukan apakah stimulus fiskal ini efektif dalam meredam dampak pandemi Covid-19 atau tidak.

Selain itu, efektivitas kebijakan juga harusnya diukur dari sisi eksekusi distribusi bansos sehingga data yang valid hingga kontrol atau pengawasan yang ketat dari pemerintah juga punya peran besar.

Meski skema dan besarannya berbeda-beda, baik negara maju maupun berkembang menempuh jalan bansos sebagai salah satu kebijakan penyelamatan ekonomi yang terdampak pandemi.

Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia terhadap berbagai sumber, berikut ini adalah skema dan besaran bansos yang diberikan oleh berbagai negara di dunia:

India menganggarkan US$ 22,5 miliar untuk memberikan bantuan makanan serta BLT kepada ratusan juta masyarakatnya yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

Malaysia memberikan bansos dalam bentuk kompensasi senilai US$ 140 per pekerja hingga tiga bulan untuk karyawan yang dirumahkan. Selain itu, pemerintah Negeri Jiran juga memberikan bansos senilai US$ 375 untuk masyarakat miskin di negaranya.

Mirip dengan Malaysia, Thailand juga memberikan bansos senilai US$ 159 untuk 15 juta pekerja di sektor informal yang tak dicover oleh program bansos nasional secara umum.

Masih di kawasan Asia Tenggara, Singapura memberikan bansos senilai 80% dari total gaji para pekerjanya atau setara dengan US$ 2.477 per bulan selama 10 bulan. 

China sebagai negara pertama yang terdampak pandemi juga memberikan bansos dalam bentuk tunjangan pengangguran senilai US$ 257 per bulannya. 

Beralih ke Eropa, untuk mendukung 7,2 juta pekerja yang dirumahkan, pemerintah Italia memberikan bantuan senilai US$ 900/bulan atau setara dengan 80% dari gaji karyawan. Program ini memiliki durasi selama 9 pekan.

Di Negeri Matador Spanyol memberikan tunjangan senilai US$ 1.150 per bulan yang dialokasikan untuk 850 ribu keluarga yang berpendapatan rendah di negara tersebut. 

Di AS, sebanyak 159 juta cek BLT yang masing-masingnya bernilai US$ 1.200 dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyaraktnya. Program tersebut kini memang sudah kadaluwarsa. Namun pembahasan program lanjutannya saat ini masih akan berlanjut di Kongres AS.

Memang skema dan besaran bansos di setiap negara berbeda-beda. Selain mempertimbangkan faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, besaran dan skema bansos di suatu negara juga seharusnya mencerminkan taraf kelayakan hidup di negara tersebut.

TIM RISET CNBC INDONESIA 

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular