Ada Pandemi, Kondisi Demokrasi di Indonesia Masih Tetap Baik

Jakarta, CNBC Indonesia- Pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal tahun ini telah membuat salah satu dampak yakni menurunnya tingkat demokrasi di beberapa negara. Hal ini disebabkan langkah penanganan Covid-19 dan memburuknya ekonomi, melemahnya keamanan dan lain sebagainya yang memberikan kontribusi buruk terhadap penurunan demokrasi.

Menanggapi hal itu, Trifena M. Tinal, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar menyatakan Indonesia juga mengalami dampak itu. Namun anggota DPR dari daerah pemilihan Papua ini menyatakan jika Indonesia tak seburuk negara lain, seperti India dan Filipina.

Baca: Covid-19 Nasional 24 Agustus: Rekor, 3.560 Orang Sembuh!

Salah satu indikasinya, menurut Trifena hasil survey yang dilakukan oleh SMRC (Sjaiful Mujani Research Center) pada 12 -15 Agustus 2020 terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. "Hasil survey itu jelas membuktikan kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik. Selain itu saya lihat kondisi politik di Indonesia saat ini juga baik-baik saja," ungkap Trifena dalam pernyataannya, Senin (24/8/2020).

Kondisi politik di Indonesia saat ini baik-baik saja, karena yang menyatakan buruk itu masih lebih kecil dibandingkan yang menyatakan baik. Namun yang menyatakan

Dalam survey tentang Kondisi keamanan dan bisa melindungi rakyatnya terdapat sekitar 52 persen yang menyatakan kondisinya baik.

Sementara untuk Kepuasan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia sebanyak 72 persen menyatakan puas.

"Sekali lagi ini fakta jika mayoritas publik masih menyatakan puas terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini," kata tambah Trifena.

"Secara teori bisa saja seperti itu, namun bisa kita lihat dari hasil survey ini, rakyat masih percaya pada pemerintah. Ini membuat kita semakin yakin jika apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat," ungkap Trifena.

"Survey ini membuktikan rakyat cukup puas terhadap kinerja pemerintah. Jika ada sekelompok orang atau organisasi baru yang menuntut presiden untuk bertanggung jawab karena belum memenuhi tuntutan rakyat sesuai sumpah dan janjinya, saya pikir itu keliru," ungkap Trifena.

Menurut Trifena, tanggung jawab pemerintah itu kepada  rakyatnya. Maka selama mayoritas rakyatnya masih mempercayai dan menyatakan puas terhadap pemerintah, maka presiden dan para pembantunya sudah memimpin sesuai harapan mereka.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Aktivis Pro Demokrasi Hong Kong Tony Chung Ditahan