Jokowi Bicara Demokrasi & HAM, Singgung Myanmar & Afghanistan

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
10 December 2021 08:45
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dalam menghadapi ketidakpastian di tahun 2022, pemerintah harus merancang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang responsif dan antisipatif, serta fleksibel. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dalam menghadapi ketidakpastian di tahun 2022, pemerintah harus merancang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang responsif dan antisipatif, serta fleksibel. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), baik pada level kawasan maupun global.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat berbicara pada Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip keterangan resmi, Jumat (10/12/2021).

"Ini adalah tahun ke-14 pelaksanaan Bali Democracy Forum. Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, BDF adalah forum antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktik terbaik bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi demokrasi.

"Kita yakin demokrasi adalah sebuah nilai universal. Namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini adalah homegrown democracy. BDF juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil yang merupakan pilar penting demokrasi," imbuhnya.

Di samping itu, bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia juga mendorong kemajuan demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan secara konsisten wakil Indonesia dalam komisi tersebut adalah dari kelompok masyarakat madani.

Indonesia juga menjadi inisiator dari pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review (UPR) di ASEAN. Setelah hampir sembilan tahun terhenti, tahun ini dialog tersebut dihidupkan kembali oleh Indonesia.

"Secara sukarela, Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan reviu. Indonesia terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM di OKI," lanjutnya.

Di Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi agar kesepakatan ASEAN mengenai five points of consensus dapat diimplementasikan. Jokowi meyakini bahwa demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.

Sementara itu, di Afghanistan, Indonesia akan terus berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan.

"Indonesia meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Dukungan semua pihak dibutuhkan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengar. Tidak boleh ada yang ditinggalkan," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard.


(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi: Pelaku Bisnis Nggak Usah Belajar Jadi Politikus

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular