
Pendiri Indef Kritik Tajam Penanganan Covid-19 di Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior sekaligus pendiri The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini menegaskan, kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengendalikan kasus Covid-19.
Menurut dia, kebijakan pemerintah yang dilakukan selama ini dalam menganani penularan Covid-19 tidak tepat dan malah membuat situasi semakin buruk. Oleh karena itu, Didik memandang target pertumbuhan ekonomi tahun depan dengan rentang 4,5% hingga 5,5% terlalu optimistis.
"Pemerintah tidak menyadari ini gagal, tidak diubah kebijakannya, tapi tetap satgas mengatakan kesehatan adalah prioritas hanya ngomongnya saja. Tapi tidak tercemin dari kebijakannya," ujarnya dalam diskusi virtual yang digelar PPI Indonesia, Selasa(18/8/2020) malam.
Misalnya saja, kata Didik, persoalan anggaran untuk kesehatan di masa pandemi Covid-19. Dengan anggaran mencapai Rp 75 triliun, tapi baru terserap 1,5%.
Didik menilai, ujung tombak dari penanganan Covid-19 saja satgas sulit untuk mengklarifikasi. Yang mana, kata dia, satgas mengklaim memiliki anggaran Rp 700 triliun untuk penanganan Covid-19.
Padahal anggaran yang sebesar Rp 700 triliun yang dimaksud satgas tersebut merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah, yang sudah 80% dipakai untuk belanja rutin daerah. Sehingga dananya sudah habis dan tidak bisa dipakai.
"Tidak hanya itu yang naif lagi satgas mengatakan bahwa selain Rp 700 triliun, kita juga punya di daerah Rp 700 triliun juga untuk Covid-19, ngawur," ungkapnya.
"Ini sebenarnya tidak layak untuk merencanakan suatu pertumbuhan 5% sampai 5,5% tahun depan kalau keadaannya masih seperti ini," kata Didik melanjutkan.
Target pertumbuhan ekonomi 5% hingga 5,5% dianggap kurang realistis. Sebab, menurut Didik, saat ini kasus penularan Covid-19 di Indonesia masih tergolong tinggi, bahkan semakin bertambah setiap hari.
Belum lagi, melihat realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 yang terkontraksi 5,32% juga menjadi salah satu hal yang semestinya bisa diperhitungkan oleh pemerintah.
"Angka 5% sampai 5,5% itu main-main, kebijakan pandemi juga main-main. Jadi menurut saya ini berat," ujarnya.
Didik berharap, pemerintah bisa menyelesaikan masalah yang selama ini menjadi kendala. Bahkan menurut riset dilakukan dirinya, tim satgas yang menjadi ujung tombak penanganan Covid-19 tidak teknokratis, dan banyak sisi negatifnya.
"Selain tidak menyadari bahwa ini gagal dan tidak merasa perlu ada perubahan, kan kalau tidak sadar kalau ini salah kurang berhasil kan harus diubah ini tidak menganggap ini berhasil," tuturnya.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penelitian: PSBB Dilonggarkan, Kematian Bakal Melonjak 61%