Kisah Jenderal Doni Monardo 'Merampok' APD Perusahaan Korea

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menceritakan pengalaman kala 'merampok' alat pelindung diri (APD) dari perusahaan Korea.

Saat itu, Ia menyebut kondisi sedang krisis, yakni saat awal mula Covid-19 masuk ke Indonesia. Cara itu terpaksa dilakukan demi menyelamatkan para dokter yang sudah meninggal akibat terpapar virus.

"Informasi yang diberikan oleh ibu Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani bahwa ada sebuah perusahaan milik Korea yang berada di daerah Jabar akan mengekspor 270 ribu unit APD. Nah ini sesuai ketentuan sudah tidak dibenarkan untuk mengirimkan ke luar negeri. Kemudian ibu menteri luar negeri berkoordinasi dengan duta besar Korea Selatan agar sebagian dari APD itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia," katanya di Menara Kadin, Senin (10/8).

Pilihan Redaksi Produksi APD Mulai Tak Dilirik, Tanda-Tanda Apa Ini? Gunung Limbah APD dan Sampah Plastik Hantui RI Diam-diam, Kasus Covid-19 di Jawa Barat Terus Meningkat

Namun, bukan berarti masalah bisa selesai dengan cara diplomasi. Tidak berhenti di situ, Doni mengakui harga APD yang ditawarkan terlampau tinggi yakni mencapai US$ 80. Angka tersebut terbentuk akibat permintaan yang tinggi tidak dapat dipenuhi karena stok yang sedikit.

Namun, keputusan penting tetap harus diambil karena ini sudah bergantung pada masalah nyawa, baik dokter maupun pasien yang sudah terpapar Covid-19.

"Saya bekerja sama dengan tim dari Mabes TNI untuk mohon maaf dengan 'merampok' APD yang ada di gudang perusahaan yang akan ekspor dan tidak ada satu potong pun surat yang memberitahukan kepada perusahaan tersebut bahwa itu kita beli. Jadi semata-mata harus menyelamatkan tenaga dokter," jelasnya.

Ia pun menjelaskan mengapa harus mengambil langkah itu.

"Tanggal 21 Maret, 15 orang dokter kita telah wafat. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali harus segera. Dan Alhamdulillah pada akhirnya harga APD yang semula US$ 80 turun ke angka US$ 54. Dan pada akhirnya bisa turun lagi sesuai dengan standar harga yang ditentukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Covid Bikin Kere, RI Impor Bahan Baku APD Hingga Rp 14,51 T