Penggunaan LNG untuk Kereta Api Mulai Gencar Dibahas

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi VII DPR-RI H. Yulian Gunhar dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa serta Komite BPH Migas Ahmad Rizal melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sektor Migas.

Salah Satu agenda kunjungan kerja di Sumsel tersebut yakni pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru di Kantor Gubernur (7/8/20). Isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu pengawasan Jenis BBM tertentu (solar subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium Penugasan) dan Penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api khususnya di wilayah Divre III Palembang .

Terkait Penggunaan LNG sebagai bahan bakar Kereta Api sesuai usulan BPH Migas, Anggota Komisi VII DPR RI H. Yulian Gunhar mendukung dan mendorong agar segera diimplementasikan dalam tahap komersialisasi khususnya di wilayah Sumsel. Hal ini berdasarkan hasil kunjungannya bersama Kepala BPH Migas dan Komite BPH Migas Ahmad Rizal ke PT. Kereta Api (Persero) Divre III Palembang sehari sebelumnya.

"Selayaknya subsidi Bahan Bakar Minyak itu hanya untuk rakyat Indonesia di dalam negeri guna menggerakkan perekonomian, jadi penggunaan pada kereta angkutan barang komoditas eksport tidak layak diberikan subsidi BBM. Oleh karena itu, saya mendukung penggunaan LNG sebagai bahan bakar Kereta, menggantikan penggunaan Minyak Solar" Jelas Gunhar.

Baca: Turun ke Sumsel, BPH Migas & DPR Cek Digitalisasi SPBU

Lebih lanjut Gunhar menyampaikan berdasarkan penjelasan dari Kereta Api Indonesia (KAI) bahwa rencana Penggunaan LNG sebagai bahan bakar Kereta Api ini telah dimulai sejak tahun 2015 yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara Pertamina dengan PT KAI tanggal 28 Agustus 2015. Hal ini untuk mendukung Program Pemerintah dalam rangka diversifikasi energi dengan melakukan konversi pemakaian BBM ke Gas.

Berdasarkan hasil Uji coba DDF LNG pada Kereta Pembangkit yang dilakukan oleh KAI Persero pada tahun 2016 yang disaksikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM menunjukkan adanya penurunan konsumsi minyak solar sebesar 71%. Penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api juga telah digunakan dibeberapa negara seperti di USA, Kanada, Rusia, dan India.

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan kuota solar subsidi yang diberikan untuk KAI pada tahun 2019 adalah sebesar 243.262 KL dan realisasinya sebesar 246.025 atau sebesar 101,14% sehingga terjadi over kuota 1,14%.

"Tahun 2019 BPH Migas telah memberikan Kuota BBM Subsidi Untuk KAI sebesar 243.262 KL, jika dikalikan dengan harga jual ecerannya sebesar Rp 5.150, maka senilai Rp1,2 triliun" jelas Ifan sapaan untuk M. Fanshurullah Asa.

Untuk mencegah terjadinya over kuota ditahun 2020, penetapan kuota BBM subsidi ditetapkan setiap triwulan.

"Untuk Triwulan I ditetapkan kuotanya sebesar 51.250 KL dan realisasinya 55.332 KL (107,96%). Kemudian untuk Triwulan II dinaikan menjadi 61.000 KL, akan tetapi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPBB) untuk pencegahan covid-19 yang berdampak pada pembatasan operasional kereta api, realisasinya hanya 12.774 KL (20,94%). Untuk Triwulan III kuotanya sama dengan Triwulan II yaitu 61.000 KL" jelas Ifan.

Lebih lanjut Ifan menyampaikan bahwa dirinya sudah cek ada angkutan kereta api barang untuk batubara eksport yang menggunakan BBM Subsidi.

"Berdasarkan pengecekan dilapangan terdapat kereta api barang untuk batubara eksport ke China, India, Vietnam, Malaysia, dan Brunei rata-rata mengangkut 1 juta ton perbulan dengan konsumsi BBM sebanyak 3,5 ribu KL/bulan atau sekitar sekitar Rp 15,7 Miliar/bulan atau Rp 188 Miliar setahun" tegas Ifan

Ifan berharap bahwa penggunaan minyak solar subaidi ini dapat digantikan dengan Liquified Natural Gas (LNG) sehingga subsidi BBM dapat lebih hemat. Selain Harga LNG yang lebih murah, penggunaan LNG juga lebih clean energy. suplay LNG dapat dipasok dari Blok Migas yang ada di wilayah Sumatera Selatan yang terkenal dengan lumbung gas yang bahkan sampai diekspor ke Singapura dan juga dialirkan ke Pulau Jawa melalui Pipa Transmisi.

"LNG untuk kereta api diwilayah Sumsel, tinggal tapping dari Pipa Transmisi, lalu diregasifikasi masuk storage LNG di wilayah Kertapati dan sekitarnya kemudian disalurkan dalam ISO tank yg dipasang dibelakang lokomotif kereta api sebagai bahan bakar lokomotif penggerak dan kereta pembangkit untuk penerangan gerbong kereta api seperti yang telah digunakan USA, Kanada, Rusia, dan India."jelas Ifan.

Sementara itu Gubernur Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru menyambut baik kedatangan Anggota Komisi VII DPR-RI H. Yulian Gunhar dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa serta Komite BPH Migas Ahmad Rizal ke Sumatera Selatan. "Kita menerima kabar baik yang dibawa oleh beliau-beliau ini yang akan membawa kemajuan bagi Sumsel," ujar Herman Deru usai menggelar pertemuan di ruang rapat gubernur dengan para pihak tersebut di Palembang, Jumat (7/8/2020).

Herman Deru mengemukakan, kabar baik tersebut pertama berkaitan dengan kuota BBM Solar bersubsidi untuk Sumsel yang dinaikan sebanyak 2.796 KL (0,5%) dari kuota tahun 2019 sebesar 554.892 KL menjadi 557.688 KL di tahun 2020 dan sudah mendekati kesepakatan dengan pihak KAI yang akan mengkonversi bahan bakar dari solar menjadi menggunakan LNG dan Untuk di Sumsel ini akan menjadi negara yang kelima yang menggunakan LNG sebagai bahan bakarnya.

Hal ini akan sangat menguntungkan karena dengan mempergunakan LNG ini akan lebih bersifat ramah lingkungan dan hemat. Sedangkan untuk memulainya diharapkan agar segera realisasi dalam waktu dekat dengan adanya kesepakatan KAI, BPH Migas dan DPR RI yang telah memberikan dukungan.

"Kalau saya sendiri berharap secepatnya karena ini akan mengurangi emisi gas buang dan mudah-mudahan ini menjadi contoh negara dunia ini yang kelima. Tapi ini harus ada keputusan dari manajemen," Kata Herman Deru," tambahnya.

Sedangkan pemilihan Sumsel sebagai daerah yang menerapkan pemakaian LNG untuk kereta api karena lalu lintas penggunaan keret api di Sumsel sangat tinggi. Misalnya untuk mengangkut batu bara, minyak dan lainnnya. Termasuk untuk konsumen pengguna Kereta Api Umum Penumpang dan Angkutan Barang pada KAI Divre III Palembang.

Baca: BPH Migas Identifikasi Supply & Demand Gas Bumi di Kalimantan

Selain itu pada pertemuan dengan Gubernur tersebut juga dibahas optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dipungut dari penjualan BBM baik dari JBT, JBKP, maupun JBU (BBM Non subsidi) melalui pertukaran data penjualan yang ada di Sumsel dan BPH Migas.

Selain itu juga dibahas optimalisasi pendirian Sub Penyalur untuk melayani kebutuhan BBM pada lokasi tertentu yang masih jauh dari penyalur dan Percepatan Pembangunan Program BBM 1 Harga agar masyarakat di Wilayah 3 T (terdepan, Tertinggal, Terluar) yang di Sumatera Selatan menikmati harga BBM yang sama yaitu solar sebesar Rpv5.150,-/liter dan Premium RP 6.450/liter sebagai bentuk pemerataan keadilan dibidang energi sekaligus untuk meningkatkan kesejahterahan dan perekonomian masyarakat di wilayah 3 T.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR RI & BPH Migas Dukung Penggunaan LNG untuk Kereta Api