Istana: Jangan Resah, Sanksi Hanya Untuk Pelanggar Protokol

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada setiap kepala daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk mengeluarkan aturan terkait penerapan protokol kesehatan.

Perintah tersebut dituangkan Jokowi dalam Instruksi Presiden (Inpres) 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Aturan tersebut menginstruksikan jajaran menteri, Polri, TNI, hingga pemerintah daerah untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya dalam menjamin kepastian hukum.

Baca: Kenapa Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19?

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono meminta masyarakat tidak resah karena terbitnya Inpres ini. Pasalnya, aturan ini bertujuan untuk mengatur penerapan protokol kesehatan dengan aman.

"Masyarakat tidak perlu resah dengan Inpres ini. Karena tujuan Inpres ini adalah justru untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat," kata Dini, Jumat (7/8/2020).

Dini menegaskan bahwa pemerintah daerah yang nantinya akan mengatur sanksi kepada masyarakat. Sanksi tersebut, pun hanya berlaku bagi yang memang melanggar protokol kesehatan.

"Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar protokoler kesehatan yang sudah disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat," katanya.

Baca: Di Balik Langkah Jokowi Rombak Aturan Dana PEN di Perbankan

Terbitnya Inpres ini, kata Dini, diharapkan membuat masyarakat lebih tertib dan disiplin dalam menjalani protokol kesehatan di sejumlah fasilitas publik.

"Diharapkan masyarakat, para pelaku usaha dan pihak pengelola fasilitas umum dapat lebih tertib dan disiplin dalam menjalankan protokoler kesehatan, antara lain seperti penggunaan masker dan menjaga jarak," katanya.

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kenapa Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19?