Penghentian TKI Digugat, Menaker Ida Langsung Buka Izin

News - Muhammad Choirul, CNBC Indonesia
31 July 2020 16:59
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (Dok. Kemnaker) Foto: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (Dok. Kemnaker)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kuasa Hukum Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) M. Zainul Arifin, SH. MH buka suara mengenai Pencabutan Permenaker No 151 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara PMI. Regulasi itu saat ini sedang diperkarakan, namun tiba-tiba Menaker Ida Fauziah menerbitkan aturan baru yakni Permenaker No 294 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Zainul menegaskan, Kemenaker tidak serta merta langsung bisa melakukan proses penempatan PMI. Sebab Permenaker 151 yang dijadikan objek sengketa di dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat ini masih dalam proses hukum di PTUN Jakarta.

Gugatan diajukan oleh 5 orang PMI yakni Desi Ratnasari dan kawan-kawannya, mengatasnamakan Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI).


"FKPMI belum berpikir untuk mencabut gugatan yang kami ajukan di PTUN Jakarta pada tanggal 12 Juni yang lalu," ujarnya dalam keterangan persnya.

Dikatakan, saat ini hukum acara sudah sampai kepada Replik dan minggu depan tanggal 5 Agustus 2020 agenda sidang Duplik dari Tergugat dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

"Kita ingin melihat seperti apa jawaban Duplik Menteri dipersidangan PTUN Jakarta terkait keputusan yg dibuat sendiri dan dicabut sendiri ditengah jalan sebelum putusan pengadilan PTUN," tandasnya.

Dikatakan, objek sengketa yang dicabut tidak serta merta dapat membatalkan proses yang sedang berlangsung. Dua hal ini merupakan dua sisi yang berbeda, kata dia.

"Yang jelas Pemerintah maupun Swasta belum bisa melakukan Proses Penempatan PMI ke luar negeri sebelum ada penetapan pengadilan PTUN Jakarta, jika tetap melakukan bisa dikategorikan Penempatan PMI ilegal dan aparat penegak hukum dapat bertindak. Maka harus diselesaikan terlebih dahulu proses yang saat ini masih berjalan di pengadilan, dalam rangka menghormati Pengadilan sehingga memiliki kepastian hukum untuk kepantingan bersama," bebernya.

Asal tahu saja, Kementerian Ketenagakerjaan membuka pintu 14 negara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di tengah pandemi covid-19. Negara tujuan tersebut akan disasar oleh 88.973 TKI yang siap diberangkatkan.

Mereka, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, sudah melalui tahapan dan syarat untuk bekerja di luar negeri, mulai dari registrasi, pelatihan, uji kompetensi, pemeriksaan kesehatan, hingga visa.

Ke-14 negara tersebut adalah Aljazair, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, Kuwait, Maladewa, Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe.

"Dari sisi persiapan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan RI di negara-negara penempatan, semuanya menyatakan siap. Pemerintah memastikan kebijakan dan regulasi dari negara-negara yang akan dibuka juga telah kondusif," jelasnya dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (30/7), sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.


[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading