Bukti Riil Helikopter Uang, Sri Mulyani Gelontorkan Triliunan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuktikan pemerintah serius dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian anjlok. Hal itu terlihat dari anggaran yang digelontorkan sejak awal pandemi hingga hari ini.

Konkretnya, anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp 695,2 triliun. Anggaran ini sudah mengalami kenaikan beberapa kali karena dampak pandemi yang semakin besar menekan hampir semua sektor perekonomian nasional.

Angggaran PEN tersebut diberikan kepada beberapa bidang mulai dari kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun dan pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun serta sektoral K/L dan pemda Rp 106,11 triliun.

Untuk kesehatan, pemerintah menggunakan belanja untuk penanganan Covid-19, insentif tenaga medis hingga insentif perpajakan di bidang kesehatan. Perlindungan sosial digunakan untuk program bantuan sosial sembako, PKH, diskon listrik hingga bantuan langsung tunai Dana Desa.

Selanjutnya insentif usaha diberikan untuk pembebasan PPh 22 impor, PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga penurunan tarif PPh Badan. UMKM untuk subsidi bunga hingga penempatan restrukturisasi.


Pembiayaan korporasi, yakni untuk penempatan dana restrukturisasi program padat karya, penjaminan modal kerja hingga Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Baca: Alasan Sri Mulyani Titipkan Uang ke Anies dan Kang Emil

Sementara itu, yang terbaru adalah penempatan dana pemerintah di perbankan baik bank umum maupun bank pembangunan daerah (BPD). Program ini masuk dalam sektoral K/L dan Pemda.

Untuk penempatan dana di perbankan, Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 triliun yang ditempatkan pada bank Himbara Rp 30 triliun dan BPD Rp 20 triliun.

Untuk anggaran ke Himbara sudah diberikan semuanya, sedangkan untuk BPD baru ada 7 BPD yang mengajukan dengan total anggaran Rp 11,5 triliun. Artinya masih ada sisa Rp 8,5 triliun untuk BPD dari total anggaran yang disiapkan.

Dari total 7 BPD yang mengajukan, baru 5 yang disetujui dan sudah melakukan tandatangan perjanjian dengan Kementerian Keuangan. Sedangkan, 2 BPD lainnya masih dalam proses kaji dan evaluasi.


Selain itu, melalui PT Sarana Multi Infrastrktur (SMI), Sri Mulyani juga memberikan pinjaman kepada pemerintah provinsi dalam rangka pemulihan ekonomi daerahnya. Untuk saat ini setidaknya ada dua pemprov yang mengajukan pinjaman, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat.

DKI Jakarta mengajukan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun yang akan diberikan Rp 4,5 triliun tahun ini dan Rp 8 triliun pada tahun 2021. Jabar mengajukan pinjaman Rp 4 triliun yang akan diberikan Rp 1,9 triliun pada 2020 dan Rp 2,09 triliun pada 2021.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Ungkap Bukti Pemerintah Sebar Banyak Insentif