Alasan Sri Mulyani Titipkan Uang ke Anies dan Kang Emil

Ferry Sandi, CNBC Indonesia

28 July 2020 09:30

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Properti 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pinjaman dengan dana besar kepada Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Bendahara negara membeberkan alasannya, kedua provinsi tersebut memiliki dampak besar bagi perekonomian Nasional.

Alasan lain, karena kedua daerah tersebut mengajukan pinjaman untuk proyek yang memang siap untuk digarap dan bisa mendorong pemulihan ekonomi. Terutama DKI Jakarta berperan sebesar 18% dalam mendorong perekonomian Nasional.

"Kalau DKI Jakarta dan Jabar bangkit, dua itu bisa (bantu) 30% dari GDP Indonesia, jadi pengaruhnya besar ke ekonomi kita," ujarnya melalui konferensi pers virtual, Senin (27/7/2020).

Adapun pinjaman yang diajukan oleh dua daerah tersebut sebesar Rp 16,5 triliun. Untuk DKI Jakarta Rp 12,5 triliun dan untuk Jabar Rp 4 triliun.

Baca:

Diguyur Sri Mulyani Rp 2,5 T, Saham BJBR Melesat 8,33%

Lebih rinci, pinjaman Jabar dibagi dalam dua tahap penyaluran yakni tahun 2020 sebesar Rp 1,9 triliun dan untuk 2021 sebesar Rp 2,09 triliun. Untuk DKI Jakarta, sebesar Rp 4,5 triliun untuk tahun 2020 dan Rp 8 triliun untuk 2021.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya akan memberikan pinjaman kepada dua provinsi tersebut tapi semua daerah yang memang terdampak sangat besar dari Covid-19.

Saat ini pemerintah sedang memproses pinjaman untuk daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun, saat ini masih menunggu Gubernurnya menyampaikan permintaan resminya kepada pemerintah pusat.

"Kita harap Jatim dan Jateng sedang dibahas dan mereka mungkin harus sampaikan permintaan resmi seperti pak Anies [Gubernur DKI Anies Baswedan] dan Pak Ridwan Kamil [Kang Emil] yang sampaikan kebutuhan pinjamannya. Jadi kalau para Gubernur liat bapak berdua, mereka bisa lebih confidence untuk sampaikan proyek-proyeknya," jelasnya.

Lanjutnya, daerah yang mendapatkan pinjaman harus yang terdampak Covid-19 yang cukup besar. Selain itu, daerah tersebut memang harus memiliki proyek yang bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan daerahnya.

"Dan tentu kita berharap, untuk pengawasannya, sebetulnya yang paling berkepentingan adalah kepala daerah agar proyek berjalan. Karena menginginkan dana itu betul-betul membangkitkan kembali masyarakat dan ekonomi," kata dia.