Negara Islam pun Berutang, Apa Salah RI?
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
20 July 2020 09:05
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan atas pernyataan-pernyataan yang seringkali bernada negatif, karena Indonesia sering berutang demi menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menanggapi pernyataan masyarakat mengenai utang pemerintah, Sri Mulyani justru melontarkan pertanyaan, "Apakah ada negara yang tidak berutang, termasuk negara-negara Islam?" tanya Sri Mulyani dalam siaran live di akun instagramnya @smindrawati, Sabtu (19/7/2020).
Kemudian, Sri Mulyani menjelaskan bagaimana hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara Islam juga berutang untuk membangun negaranya.
"Semua negara Islam di dunia juga berutang mau Saudi, UAE, Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afganistan,Kazakhstan," ujarnya mengutip wawancara pada Instagram di Jakarta, Sabtu (18/7/2020).
"Bahkan, negara Islam kita di Afrika, mayoritas mereka miskin. Mayoritas mereka mendapatkan utang, bahkan hibah, termasuk dari Bank Dunia. Jangan merasa utang ini stigma," imbuhnya.
Meskipun, kata Sri Mulyani sebenarnya suatu negara bisa saja tidak berutang, tergantung dari kebijakan setiap negara. Masalahnya, jika tidak berutang, ada persoalan yang akan membuat kehidupan masyarakat kesulitan.
Misalnya saja, suatu negara tidak berutang, kemudian negara tersebut untuk menunda pembangunan infrastruktur. Padahal infrastruktur ini sangat dibutuhkan sebagai kemudahan masyarakat untuk bisa menjalankan aktivitasnya, untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
"Ya.. nanti negara kita banyak penduduknya 260 juta tapi kita nggak berpendidikan, kurang gizi, miskin," katanya lagi.
Sri Mulyani kemudian memberikan contoh lain atas pernyataan masyarakat tentang pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Kata dia, ada juga masyarakat yang menyarankan pemerintah untuk memanfaatkan saja SDA yang ada agar Indonesia tidak berhutang.
Kendati demikian, kata Sri Mulyani, pemanfaatan SDA pun tidak cukup. Indonesia masih butuh modal agar pemanfaatan SDA itu bisa menambah pendapatan negara.
Menurutnya, ada prioritas pemerintah dalam membangun negaranya. Apakah dari sisi pembangunan manusia atau ingin membangun infrastruktur hingga alutsista (alat utama sistem persenjataan).
"Kalau SDA dikeruk tetap membutuhkan modal. Kadang masyarakat kita sensitif kalau membicarakan soal utang, dengan nada benci. Bisa saja kita debat, tapi jangan sampai dengan kata kasar," jelasnya.
"Kemudian dengan cara itu resource apa, pajak, bukan pajak, termasuk utang. Harus dikelola dengan transparan, mari melihat semua aspek," pungkasnya.
(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Tak Bisa Sembarangan Tambah Utang, Ini Alasannya!
Most Popular