Kepala BKF Keukeuh Sebut BI & Kemenkeu Harmonis, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu mengatakan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI melakukan kerjasama dalam mengambil langkah untuk menangani Covid-19 atau disebut burden sharing.

"Dalam konteks ini, BI dan Kemenkeu memiliki kepentingan yang sama persis bagaimana caranya tidak krisis tahun ini, atau kalau terjadi resesi tidak terlalu dalam," ujarnya saat Live IG di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Baca: Beda dengan Jokowi, Kepala BKF Sebut RI Belum Krisis

Menurutnya kerjasama keduanya tak hanya kepentingan angka, namun bagaimana agar jumlah orang miskin, PHK, serta perusahaan yang bangkrut tidak banyak. BI misalnya, punya kepentingan sama yaitu menjaga makro ekonomi, agar GDP jangan sampai minus.

"Inflasi jangan sampai tinggi, kurs jangan gonjang-ganjing, concern BI sama dengan pemerintah," tegasnya.

Adapun cara yang dilakukan BI dan Kemenkeu adalah masuk ke pasar bonds. Cara ini serupa dengan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat melalui Quantitative Easing, yang tujuannya untuk stabilisasi.

Selanjutnya BI dalam konteks ini menjaga agar kurs tetap stabil. Sebab kondisi seperti saat ini, contoh nyata adalah pada Januari 2020, sebanyak 37% obligasi rupiah dipegang oleh asing. "Pasti lagi krisis mereka akan jual, yield naik, bunga naik, kurs pasti melemah," jelasnya.

Semula, strategi pemerintah menerbitkan pandemic bonds di pasar global, namun dibatalkan. Pemerintah berbalik arah dengan menerbitkan obligasi dominasi rupiah yang bisa dibeli oleh BI.

Untuk itu, menurutnya saat ini defisit anggaran pemerintah sudah besar. Dan rata-rata tingkat bunga yang harus ditanggung pemerintah 12%. Jika dilakukan sesuai rencana awal dengan menerbitkan obligasi global, maka suku bunga pemerintah akan bengkak ke 17%.

Baca: Ini Daftar Para 'Juragan Asing' yang Kasih Utang ke Indonesia

"Daripada susah, menimbulkan instabilitas, BI commit kenapa tidak sebagian dibeli BI, bunganya menggunakan bunga pasar," tegasnya.

Dia menyebut, pesan yang ingin disampaikan dari kerjasama antara BI dan Pemerintah adalah menunjukkan ke pasar, bagaimana otoritas moneter dan kebijakan fiskal bekerja sama. "Ngga hanya BI mikirin tujuan mandat, tapi melihat bagaimana benar-benar koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi satu," pungkasnya.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedih, Perbaikan Ekonomi RI Tak Secepat yang Diperkirakan