Di Wilayah Ini Kaya Makin Kaya, yang Miskin Makin Miskin

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

15 July 2020 20:36

Bantaran Sungai Ciliwung Manggarai, Jakarta, Selasa, (15/1). Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di Indonesia pada September 2018, persentase penduduk miskin turun menjadi 9,66% dari 9,82% di bulan Maret 2018. Dan dari September 2017 yang sebesar 10,12%.

Garis kemiskinan pada September 2018 adalah Rp 410.670/kapita/bulan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) — Foto: Penduduk bantaran kali Ciliwung (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Yogyakarta memiliki ketimpangan ekonomi tertinggi dibandingkan 34 Provinsi lainnya di Indonesia pada Maret 2020.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto melaporkan, pada Maret 2020, Provinsi Yogyakarta memiliki ketimpangan atau gini ratio tertinggi dengan angka sebesar 0,434. Rasio ini meningkat dibandingkan dengan posisi September 2019 yang sebesar 0,428.

Apabila dibandingkan dengan Maret 2018 pun, ketimpangan penduduk DIY masih mengalami peningkatan lantaran periode tersebut tercatat sebesar 0,423.

Gini Ratio atau koefisien gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Semakin kecil gini ratio, semakin bagus, karena ketimpangan pengeluaran penduduk semakin tidak terlihat alias lebih merata.

Pilihan Redaksi

Kendati demikian, ketimpangan masyarakat bukan hanya terjadi di Yogyakarta saja, tapi juga di hampir seluruh 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

"Ini karena pengeluaran di kelompok lapisan bawah turun lebih cepat daripada kelompok atas," kata Suhariyanto dalam video conference, Rabu (15/7/2020).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 adalah sebesar 0,393. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 0,002 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,391 dan meningkat sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,392.

Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,317, naik sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan kondisi September 2019 dan tidak berubah dibandingkan dengan kondisi Maret 2019. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2019 dan Maret 2019 masing-masing tercatat sebesar 0,315 dan 0,317.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.

Berdasarkan ukuran Bank Dunia ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%.

Pada Maret 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,73% yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah.

Kondisi pengeluaran kelompok 40% terbawah pada Maret 2020 tersebut meningkat jika dibandingkan dengan September dan Maret 2019, yang masing-masing sebesar 17,71%.

Jika dibedakan menurut daerah, pada Maret 2020 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 16,93%.

Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 20,62%. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan termasuk ketimpangan sedang, sementara daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Berikut lima provinsi di Indonesia dengan gini ratio tertinggi pada Maret 2020:

1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 0,434
2. Gorontalo 0,408
3. Jawa Barat 0,403
4. DKI Jakarta 0,399
5. Papua 0,392