DPR Gelar Paripurna Bahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani akan memimpin rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan IV tahun 2020. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019.

Puan mengetakan dirinya akan memimpin rapat itu, sesuai jadwal rapat yang akan dilaksanakan hari ini, Selasa (14/7/2020) pukul 13.30 WIB di Ruang Paripurna Gedung Nusantara. Rapat paripurna hari ini terdiri dari 6 agenda.

"Seperti biasa, di tengah pandemi covid-19, rapat akan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus korona sehingga rapat akan dikombinasikan dengan kehadiran fisik dan kehadiran virtual para angota DPR RI dengan tetap memenuhi ketentuan tata tertib persidangan," ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2020).

Sesuai rencana, rapat paripurna hari ini akan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua BPK AgungFirman Sampurna dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Menurut Puan, DPR juga akan memasuki masa reses sehingga pada pekan ini rencananya juga akan digelar rapat paripurna DPR ke-19 untuk menutup masa persidangan IV tahun sidang 2019-2020.

Baca: Komisi XI DPR Pilih Doni Joewono Jadi Deputi Gubernur BI

Adapun keenam agenda akan dibahas dalam rapat paripurna DPR hari ini antara lain:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019.
2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI Atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
3. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
4. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undangan tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation).
5. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence)"
6. Laporan Komisi XI Atas Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Terhadap Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2020-2023.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pimpin Sidang Paripurna, Puan Maharani Sahkan UU Minerba Baru