Kebijakan Fiskal 2027 RI: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa tema kebijakan fiskal 2027, yakni "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat" harus dimaknai sebagai komitmen pemerintah untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.
Menurut Puan, program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.
"Tema kebijakan fiskal Tahun 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan; kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial," kata Puan saat menyampaikan pidato pembuka Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Ia lantas menekankan bahwa pembangunan nasional juga merupakan instrumen negara untuk menjaga persatuan dengan memastikan seluruh rakyat memperoleh hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan.
Puan mengingatkan agar tidak ada masyarakat yang merasa terpinggirkan atau jauh dari kehadiran negara hanya karena tinggal di wilayah dengan akses yang terbatas.
"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara; karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," kata Puan.
Puan menyebut, pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 triliun; pada 2010 sebesar Rp 1.126 triliun; menandakan dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat,
Sementara itu, pada 2026 APBN sebesar Rp 3.842 triliun; naik hampir 20 kali lipat dibanding pada tahun 2000.
"APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun," kata Puan.
Puan menegaskan, bila nantinya kapasitas APBN yang tercermin dari besaran belanja negara itu mencapai kisaran Rp 4.000 triliun, tentu jumlahnya menjadi sangat besar dibanding tahun- tahun sebelumnya.
"Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar," tegasnya.
Besarnya APBN pada 2027 tersebut, menurutnya harus ada empat hal yang harus diperhatikan.
Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban.
Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.
"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," kata Puan.
Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik; ekonomi lokal; dan pemerataan pembangunan.
"APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," jelas Puan.
"Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," tegasnya.