Jokowi Mau Bubarkan 18 Lembaga, Kira-kira Apa Saja?

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
14 July 2020 07:20
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan ada perampingan lembaga dan komisi negara dalam waktu dekat. Setidaknya, ada 18 lembaga dan komisi yang akan dirampingkan.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Selasa (14/7/2020). "Dalam waktu dekat ini, ada 18 [lembaga dan komisi]," kata Jokowi.



Lantas, apa alasan Jokowi merampingkan lembaga dan komisi?

"Semakin ramping organisasi, ya cost-nya semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya, kalaupun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi itu lagi," katanya.

Jokowi lantas mengibaratkan pemerintahan Indonesia seperti sebuah kapal besar. Kepala negara menginginkan kapal ini bisa bergerak efisien dan cepat dalam menghadapi berbagai macam rintangan.

"Saya ingin kapal itu sesimple mungkin, sehingga bergeraknya menjadi cepat," kata Eks Gubernur DKI Jakarta itu.

"Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak balik saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil. Kita yakin," jelasnya.


Sejumlah ekonom menyepakati soal wacana Jokowi yang kembali ingin membubarkan 18 lembaga negara.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dari kacamatanya setidaknya ada tiga kriteria apabila pemerintah ingin membubarkan lembaga negara.

Kriteria pertama, lembaga yang sifatnya komisi, komite dinilai seringkali tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bertabrakan dengan Kementerian/Lembaga yang lain.

Kedua, lembaga-lembaga yang penyerapan anggarannya rendah dibandingkan dengan yang lain. Ketiga, pencapian output dan outcome dari masing-masing lembaga jauh dari target.

"Dengan ketiga kriteria tersebut, mana yang katakanlah berhimpitan dan beberapa tiga indikator itu memenuhi syarat atau tidak untuk dilaporkan. Biasanya dihapus atau tupoksinya dipindah," jelas Tauhid kepada CNBC Indonesia.

Tauhid menilai positif langkah Jokowi yang juga sudah megabungkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Menristek), menajdi BRIN, yang kini ada di bawah kepemimpinan Bambang Brodjonegoro.

Kemudian, Tauhid juga mencontohkan, bisa saja Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) untuk digabungkan dengan Kementerian Keuangan.

"Itu yang menurut saya tidak pernah muncul juga, karena fungsinya [PPATK] gak keliihatan di depan publik. Itu yang menurut saya, yang kemungkinan bisa dijadikan satu dengan yang lain," ujarnya.

Contoh lain yang menurut kemungkinan bisa digabungkan yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Walaupun secara tugas dan fungsinya berbeda.

Pasalnya, BPKP merupakan lembaga yang mengawasi dan memberikan pendampiangan dan bersinggungan langsung dengan masing-masing Inspektorat Jenderal (Irjen) di masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Sementara BPK lembaga yang bekerja di luar K/L dengan memeriksa laporan setelah K/L memberikannya kepada BPK.

"Memang tugas fungsinya berbeda [BPKP dan BPK], tapi memiliki fungsi yang mirip. Yang seperti ini yang memang punya peluang dimerger, proses transisinya seperti apa, harus dilihat sat sama lain," jelas Tauhid.

Tauhid juga menilai, pemeirntah juga bisa untuk meninjau kembali Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang, karena semestinya semua hal yang dikerjakan BP Batam dan BPKS Sabang bisa diurus oleh pemerintah daerha.

"Apa tentunya bisa efektif atau tidak. Kan jadi ada dualisme, apakah punya status ekonomi yang kuat atau tidak. Menurut saya, kalau tdk punya output, bisa di merger dengan lembaga yang kuat-kuat," tuturnya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menyetujui jika pemerintah melakukan pembubaran lembaga negara yang tidak kredibel. Kendati demikian, Piter belum mau mengomentari, lembaga-lembaga mana saja yang sebaiknya untuk dibubarkan.

"Saya sependapat kalau lembaga-lembaga yangs elama ini tidak terdengar kiprahnya untuk perekonomian atau untuk kepentingan masyarakat dibubarkan saja," tutur Piter.


[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading