Jumlah Nol di Rupiah Berjibun Jadi Alasan Rp 1.000 Jadi Rp 1

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
10 July 2020 13:31
INFOGRAFIS, Redenominasi Mata Uang Rupiah

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali memasukkan RUU Perubahan Harga Rupiah alias Redenominasi ke dalam Program Legislasi Nasional [Prolegnas] 2020-2024.

Walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan rencana ini tidak dilakukan waktu dekat, latar belakang dan tujuan penyusunan RUU tersebut sudah secara lengkap dijabarkan.

Dalam dokumentasi resmi Kementerian Keuangan, ada 6 poin latar belakang dan tujuan penyusunan RUU tersebut.

1. Penyederhanaan jumlah digit pada denominasi atau pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli,harga atau nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa;
2. Dapat menjadi suatu cara untuk meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang rupiah;
3. Dapat mencerminkan kesetaraan kredibilitas dengan negara maju lainnya di kawasan;
4. Dari sisi sistem pembayaran non tunai, redenominasi dapat mencegah terjadinya kendala teknis akibat jumlah digit yang besar;
5. Dapat menjadi kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan akibat nilai transaksi yang melampaui jumlah digit yang dapat ditolerir oleh infrastruktur sistem pembayaran dan sistem pencatatan transaksi, dan
6. Meningkatkan efisiensi transaksi perekonomian.

"UU ini perlu segera diajukan karena untuk pelaksanaannya membutuhkan waktu yang panjang, agar masyarakat terbiasa dengan perubahan nilai digit. UU ini bukan merupakan bentuk sanering (pemotongan nilai) sehingga daya beli masyarakat menjadi turun."

INFOGRAFIS, Redenominasi Mata Uang RupiahFoto: Infografis/Redenominasi Mata Uang Rupiah/Edward Ricardo

Kemudian, sasaran yang ingin diwujudkan dengan adanya RUU Redenominasi yakni :

Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah akan menjangkau dan mengikat seluruh lapisan masyarakat terkait dengan penyederhanaan jumlah digit uang dan kewajibanatau larangan yang harus dipatuhi.

"Dengan dilakukannya Redenominasi Rupiah, maka setiap penggunaan atau penyebutan rupiah dalam harga atau nilai barang dan/atau jasa; pencatatan transaksi; peraturan perundang-undangan; keputusan pengadilan; perjanjian,surat berharga; akta; dokumen keuangan; bukti pembayaran dan dokumen lainnya, harus menggunakan atau dinyatakan dalam rupiah redenominasi," jelas Dokumen Resmi tersebut.


INFOGRAFIS, Redenominasi Mata Uang RupiahFoto: Infografis/Redenominasi Mata Uang Rupiah/Edward Ricardo
INFOGRAFIS, Redenominasi Mata Uang Rupiah



Sementara, Jangkauan dan arah pengaturan:

1.Perkembangan perekonomian nasional yang menunjukkan kemajuan yang semakin signifikan memerlukan kebijakan yang mendukung efisiensi perekonomian untuk meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa menuju masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945.

2.Untuk memelihara kesinambungan perkembangan perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas, diperlukan jumlah uang rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat;

3.Pada saat ini rupiah memiliki jumlah digit yang dinilai terlalu banyak, sehingga efisiensi dalam transaksi ekonomi perluditerapkan kebijakan perubahan harga mata uang melalui penyerdehanaan jumlah digit pada denominasi uang rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai tukarnya atau yang disebut redenominasi.


[Gambas:Video CNBC]

(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading