Keras! Eks Gubernur BI: Saya Tak Setuju OJK Dibubarkan

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia

07 July 2020 17:21

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah angkat bicara soal rencana dibubarkannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Belakangan OJK memang menjadi sorotan dalam sepekan terakhir setelah menyeruak rumor beralihnya wewenang pengawasan perbankan kembali ke BI.

Burhanuddin yang pernah menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2003 sampai 2008 ini menolak jika OJK dibubarkan di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Saya tidak akan katakan saya setuju OJK dibubarkan. Saya tidak setuju kalau OJK dibubarkan," kata Burhanuddin dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Narasi Institute seperti dikutip, Selasa (7/7/2020).

Baca:

Gubernur BI Bisa Diganti Sebelum Waktunya, Ini Kata Istana

Foto: CNBC Indonesia/ Gedung Bank Indonesia

Ia mengatakan, bukan dibubarkan melainkan reorganisasi baru antara OJK dengan BI. Bisa saja OJK dilebur ke dalam BI.

"Chairman Gubernur BI nanti dipilih kembali. Nah OJK ada direksinya sendiri tapi di dalam BI. Tidak dibubarkan, tapi dia tetap ada dan kemudian visi yang baik dari OJK saat ini yakni pengawas jasa keuangan diteruskan," paparnya.

Menurut Burhanuddin, saat ini kondisi tidak memungkinkan. Karena masih banyak masalah terutama krisis yang terjadi. "Case kita seperti krisis ini harus tenang dulu. Dipikirkan nanti. Nanti setelah tenang dilihat kembali mengenai rencana ini," tutur Burhanuddin.

Baca:

Rumor Bubarkan OJK Saat Krisis: Wacana Ini Perburuk Keadaan!

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai wacana peralihan wewenang OJK ke BI ini akan sangat memperburuk keadaan di masa pandemi Covid-19. Apalagi pemerintah saat ini tengah fokus melakukan sejumlah strategi, dan penyesuaian anggaran untuk menghadapi pandemi ini.

OJK dinilai tak bisa 'dibubarkan' begitu saja di tengah kondisi saat ini mengingat keberadaan OJK juga disokong oleh UU.

"Sementara kalau bicara ketatnya likuiditas bank dan perlambatan pertumbuhan kredit itu tidak bisa disalahkan ke OJK," kata Piter kepada CNBC Indonesia, belum lama ini.

"Saya meyakini wacana ini akan memperburuk keadaan. Karena sekali lagi kita butuh konsentrasi dan kekompakan," jelas dia.

"Seharusnya saat ini yang harus diperhatikan adalah upaya mengatasi pandemi dan meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional," tegasnya lagi.