Survei: 10 Menteri Terancam Reshuffle, Ada Menteri Ekonomi?

CNBC Indonesia, CNBC Indonesia

04 July 2020 17:40

Foto: Presiden RI Jokowi (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Salah satu lembaga riset politik, Indonesia Political Opinion (IPO) melakukan survei terkait menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju yang diharapkan masuk bursa reshuffle alias perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan data hasil survei IPO yang dilansir CNN Indonesia, nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ada di posisi paling atas, dengan suara sebesar 64,1% dari total responden.

"Paling muncul pertama ini bukan nama yang asing Yasonna Laoly ada 61,4 persen paling layak dilakukan reshuffle," ujar Direktur IPO Dedi Kurnia Syah dalam acara Diskusi Polemik Trijaya, dikutip CNN Indonesia, Sabtu (4/7).

Setelah Yasonna, berikutnya ada nama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar 52,4% suara, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5%, dan Menteri Agama Fahrul Razy 40,8%.

Baca:

Awas! Pengusaha Sebut Ekonomi RI Bisa Lumpuh Permanen

Selanjutnya ada nama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo 36,1%, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 33,2%, dan Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6%.

Kemudian ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1%, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 24,7%, dan ada nama Menteri BUMN Erick Thohir 18,4%.

Lebih lanjut menurut Dedi, menteri yang diharapkan oleh publik justru diganti, justru orang yang dianggap paling dekat dengan Jokowi. Sebut saja Yasonna yang merupakan satu kader dari partai PDIP dengan presiden, maupun Erick Thohir yang merupakan ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Jangan sampai kedekatan itu membuat mereka kemudian tidak berupaya lebih baik karena merasa aman dari kritik dan koreksi dari presiden," ucapnya.

Selain itu, ia mengungkapkan terjadi peningkatan keinginan masyarakat terhadap reshuffle dibandingkan dengan survei sebelumnya yakni pada 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf.

Hasilnya, sebanyak 72,9% responden menganggap perlu dilakukan reshuffle. Sedangkan saat survei 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf hanya 42%. Dari presentasi tersebut, sebanyak 57,4% menyatakan reshuffle sangat mendesak dan 42,6% menilai reshuffle mendesak.

Survei IPO sendiri dilakukan kepada 1.350 responden yang tersebar di 135 desa dari 30 provinsi. Survei dilakukan pada periode 8-25 juni 2020. Metodologi survei menggunakan metode well-being. Artinya, respon tidak hanya diberikan pertanyaan namun juga dibekali dengan pengetahuan mendasar seperti nama dan kebijakan menteri terkait.

Sebelumnya, Jokowi mensinyalkan ada reshuffle ketika meluapkan kegeramannya terhadap kinerja sejumlah menteri dalam menangani Covid-19. Beberapa menteri dinilai Jokowi malah bekerja layaknya kondisi 'normal' padahal situasi saat ini dinilai mengalami krisis.

Kekesalannya ini disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020). Pernyataan tersebut diunggah melalui sebuah video yang dipublikasikan oleh Sekretariat Kepresidenan, Minggu (28/6/2020).

"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," katanya dengan tegas.

Kabar reshuffle ini benar-benar menjadi magnet publik. Apalagi sebelumnya beredar nama-nama di sejumlah WhatsApp soal nama-nama calon menteri. Ini kemudian ditanggapi secara data oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kominfo pun buka suara perihal kabar burung yang menyebutkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan didaulat sebagai Menteri BUMN.

Melalui laman resmi Kominfo, seperti dikutip CNBC Indonesia, Kamis (2/7/2020), otoritas komunikasi dan informatika menjelaskan asal muasal kabar terpilihnya Ahok sebagai orang nomor satu di Kementerian BUMN.

"Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar artikel berjudul "Beredar Kabar Ahok jadi Menteri BUMN"," tulis Kominfo.