Kualitas SDM RI Belum Optimal Nih, Mas Nadiem!
Jakarta, CNBC Indonesia - Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan skor Program Penilaian Pelajar Internasional atau biasa disebut PISA menurun. Artinya, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia belum optimal.
Untuk diketahui, sejak keikutsertaanya di tahun 2001, skor PISA Indonesia belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan sekitar 52% dari pelajar Indonesia yang menjadi sampel PISA 2018 berada dalam kategori low performer pada tiga subjek, literasi, matematika dan sains. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian negara-negara tetangga.
Ketimpangan kapasitas antardaerah dalam mengelola sistem pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian pendidikan tersebut.
Sementara itu, laporan Bank Dunia tahun 2018 juga menunjukkan bahwa skor Human Capital Index (HCI) Indonesia menempati peringkat 87 dari 157 negara, di bawah Singapura (peringkat 1), Vietnam (peringkat 48) dan Malaysia (peringkat 55).
Belum optimalnya performa belajar Indonesia menurut standar internasional tersebut tidak terlepas dari profesionalisme dan kompetensi guru sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas peserta didiknya.
"Di tahun 2020 kita melihat kualitas SDM di Indonesia belum optimal, skor PISA kita malah turun, kompetensi guru antar wilayah belum merata, kemudian kita bisa mencatat porsi anggaran PAUD belum memadai hanya 0,2%," jelas Askolani di ruang rapat Banggar DPR, Rabu (1/7/2020).
Padalah pada tahun ini pemerintah sudah melaksanakan beberapa kebijakan di sektor pendidikan. Antara lain, percepatan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan oleh Kementerian PUPR.
Adapun dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM, pemerintah memiliki program pendidikan vokasi, perluasan cakupan program bidikmisi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, dan perluasan cakupan kartu prakerja yang juga sekaligus dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
"Ini tentunya menjadi tantangan kita, dan tentunya kita punya program yang ada saat ini baik ini bidikmisi, KIP Kuliah, maupun di bidang lainnya termasuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah ini menjadi evaluasi kita," jelasnya.
Dengan hasil evaluasi di 2020 tersebut, Askolani mengungkapkan pemerintah akan mengambil beberapa kebijakan yang meningkatkan sektor pendidikan di 2021.
Transformasi pada bidang pendidikan di tahun 2021 diantaranya yakni kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, kemudian menetapkan standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat spil.
Pemerintah juga, kata Askolani akan melanjutkan beberapa program yang mendukung peningkatan kualitas SDM di Indonesia, mulai dari program pelatihan vokasi, Kartu Pra Kerja, penguatan PAUD, hingga pemberian insentif seperti BOS, KIP, dan LPDP.
"Percepatan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan khususnya di daerah terpencil dan penajaman KIP kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi," jelas dia.
(dru)
