Curahan Hati Sri Mulyani dan Marahnya Presiden Jokowi
Foto: Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa hingga saat ini pencairan insentif di bidang Kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 sudah mencapai 4,68%. Penyaluran anggaran ini sudah naik dibandingkan awal bulan lalu yang baru 1,53%.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Dimana, saat itu anggota Komisi XI mempertanyakan mengenai kemarahan Presiden Jokowi saat rapat terbatas di Istana Negara.
Para anggota mempertanyakan, apakah tidak ada uang sehingga realisasi penyaluran anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama di bidang Kesehatan masih minim.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani dengan tegas mengatakan bahwa penyaluran ini bukan masalah anggaran. Yang membuat penyaluran masih minim adalah karena setiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang memang berhati-hati dalam penyaluran anggaran.
"Alasan nggak punya uang itu enggak. Sudah di-secure. Masing-masing lembaga merasa mereka harus akuntabel dan hati-hati. Mereka (K/L) harus press berkali-kali (anggarannya), karena like it or not, everybody merasa khawatir banget," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI.
Ia menjelaskan, Presiden memberikan arahan bahwa tujuan dari pemerintah saat ini adalah untuk membantu masyarakat dan mengelola krisis. Namun, dalam pelaksanaannya harus didasari oleh berbagai landasan peraturan dan tidak bisa sembarangan.
Ini lah yang membuat semua K/L serba hati-hati dan lambat karena aturan tersebut. Sebab ini adalah salah satu tugas yang nantinya perlu dipertanggungjawabkan jika penyalurannya tidak sesuai aturan.
Ia pun menekankan, tidak ada dana yang digunakan untuk hal aneh sehingga penyaluran masih minim. Ia memastikan, bahwa di Kemenkeu semua bekerja secara jujur dan saat ini memang hanya terkendala mengikuti aturan.
"Presiden ingin krisis lakukan langkah-langkah beyond, agar tidak jadi masalah akuntabilitas, itu trade off-nya. Maka apa aturan, apa yang bisa distrech pokok nya kita lakukan, tidak ada dana kepentingan kalau masalah penempatan dan paling tidak saya jamin tingkat saya dan Dirjen tidak (ada kepentingan)," kata dia.
"Kalau untuk tata kelola dan posisi orang-orang lakukan abuse atau salah gunakan, antara policy implementasi, masalah instrumen, landasan hukum jadi sesuatu yang environment melingkupi keseluruhan K/L. Yang paling khawatir, kalau memang niat maling tetap kerja keras, maka ini jadi dilema kita untuk kita lakukan," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah kepada para Menteri karena realisasi anggaran penanganan Covid-19 masih sangat minim. Hal ini disampaikan dalam sidang kabinet di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan 18 Juni 2020.
Berikut kemarahan Presiden Jokowi saat itu:
"Saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja, percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya biar cepat. Kalau perlu perpres, saya keluarkan perpresnya."
"Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya beri contoh. Bidang kesehatan dianggarkan Rp 75 triliun. Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53%, coba. Uang beredar di masyarakat itu ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi."
"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti ini."
"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan meskipun sudah lumayan tapi baru lumayan. Ini harus extra ordinary harusnya 100 persen."
(roy/roy)
