Bu Menkeu Jangan Khawatir! BI Sudah & Tetap Akan Borong SBN

Jakarta, CNBC Indonesia- Sejak kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan pada 16 April 2020 lalu, bank sentral telah memborong Surat Berharga Negara jangka panjang di pasar perdana sebesar Rp 30,33 triliun.

"Baik melalui lelang utama, green shoe option, dan private placement," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam diskusi virtual, Sabtu (27/6/2020)..

Adapun posisi kepemilikan SBN oleh BI per 23 Juni adalah sebesar Rp 447,55 triliun. Jumlah tersebut, kata Perry termasuk pembelian SBN dari pasar sekunder dan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebesar Rp 166,2 triliun.

"Kami sudah beli SBN pasar perdana dan sekunder Rp 206,6 triliun. Isu yang sedang dalam tahap finalisasi dengan Ibu Menteri [Menteri Keuangan Sri Mulyani] dan saya sepakat bagaimana pendanaan APBN bisa lebih cepat dan beban ke pemerintah bisa lebih rendah," jelas Perry.

Baca: Demi Pulihkan Ekonomi, BI Guyur Market Rp 615 T dalam 6 Bulan

Untuk diketahui, sesuai keputusan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo, pembelian SUN/SBSN oleh BI di pasar perdana mendasarkan praktek umum dan melalui mekanisme pasar secara wajar agar transparansi dan tata kelola dapat terjaga.

Ada tiga mekanisme pembelian SUN/SBSN oleh BI di pasar perdana. Pertama non-competitive bidder, di mana yield sesuai bunga RRT hasil lelang perdana hari yang sama. Dengan makismal bidding SUN 25% dari target lelang maksimum dan maksimal bidding SBSN lebih 1 tahun dengan 30% dari target lelang maksimum.

Mekanisme Kedua yakni melalui Green Shoe Option, di mana yield sesuai dengan bunga RRT hasil lelang perdana hari sebelumnya dan jika bid yang masuk lebih rendah dari target lelang. Maksimal penawaran sama dengan penawaran sebelumnya.

Baca: Asing Masuk Rp 3,4 Triliun, Obligasi RI Terapresiasi

Terakhir, mekanisme yang bisa digunakan BI dalam membeli SUN/SBSN di pasar perdana, yakni lewat Private Placement, pembelian ini mengacu pada harga pasar terkini (PT. PHEI). Mekanisme ini dilakukan apabila pemerintah ingin menambah pembiayaan, dan terms serta condition sesuai kesepakatan.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Bentuk Komite Audit PNS