Kominfo Hingga Polri, Penyumbang PNBP Terbesar RI

News - Lidya Julita S, CNBC Indonesia
25 June 2020 16:47
Rapat Badan Anggaran DPR. CNBC Indonesia/Cantika Dinda

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mengatakan 6 Kementerian dan Lembaga (K/L) masih menjadi penyumbang setoran pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor layanan terbesar di RI.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan 6 K/L tersebut di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Pendidikan dan Kepolisian RI.

"Dari beberapa tahun terakhir dan berdasarkan postur Perpres 54 Tahun 2020, 6 kementerian dan lembaga ini memberikan kontribusi PNBP terbesar," jelas Febrio di ruang rapat Banggar, Kamis (25/6/2020).


Kominfo

Febrio mengatakan, berdasarkan Pepres 54/2020 Kominfo memiliki outlook PNBP pada 2020 sebesar Rp 18,25 triliun. Sementara realisasi pada 2019, PNBP dari Kominfo mencapai Rp 18,98 triliun lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2018 yang sebesar Rp 17,67 triliun.

Sementara pada 2021, strategi untuk meningkatkan PNBP untuk Kominfo juga sudah disiapkan. Strategi tersebut di antaranya melakukan intensifikasi penagihan secara periodik dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi berbasis online.

Pada 2021, Kominfo juga diharuskan untuk membangun infrastruktur digital secara merata demi mengoptimalkan PNBP. Misalnya dengan memfasilitasi layanan puskesmas berbasis IT agar lebih mudah diakses.

"Kami ingin Kemenkominfo untuk jadi champion. Infrastruktur digital harus didorong lebih banyak, melihat pengalaman kita dengan PSBB ternyata sebagian dari sektor perekonomian masih bisa gerak bahkan dengan produtkivitas lebih tinggi akibat IT memadai," ujarnya.

Kementerian Perhubungan

Febrio mengatakan beberapa strategi agar Kemenhub bisa mengoptimalkan PNBP pada 2021. Di antaranya penerapan elektronik sertifikat registrasi uji tipe alias e-SRUT. Kemudian, pelayanan melalui kerja sama dengan pihak badan usaha melalui skema KPBU dan kerja sama pemanfaatan (KSP) juga diharapkan bisa ditingkatkan.

Berdasarkan Perpres 54/2020 Kemenhub memiliki outlook PNBP sebesar Rp 7,19 triliun. Sementara pada 2019 PNBP telah terealisasi sebesar Rp 7,75 triliun, lebih besar dibandingkan realisasi pada 2018 yang mencapai Rp 6,77 triliun.

Kepolisian RI

Febrio mengatakan di lembaga penegak hukum ini, banyak layanan yang menghasilkan PNBP yang cukup besar.

Febrio merinci, berdasarkan Perpres 54/2020, outlook PNBP dari Kepolisian RI mencapai Rp 7,55 triliun . Adapun realisasi pada 2019 mencapai Rp 9,42 triliun, lebih besar dibandingkan realisasi 2018 yang sebesar Rp 9,68 triliun.

Di tahun depan, kata Febrio Kepolisian masih akan melakukan pengembangan beberapa sistem, seperti sistem registrasi dn indentifikasi dan BPKB online, dan standarisasi sarana prasarana pelayanan SIM dan BPKB.

PNBP di Kepolisia juga biaanya berasal dari pengembangan regional traffice management center (RTMC) dan traffic management center (TMC).

"Selanjutnya monitoring dan evaluasi melalui SIM, BPKB, STNK, TNKB secara online, serta penyempurnaan pembangunan dan pengembangan sistem data online," kata Febrio.

Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Perpres 54/2020, PNBP dari Kemenkumhum memiliki outlook sebesar Rp 3,87 triliun. Adapun realisasi PNBP pada 2019 mencapai Rp 4,41 triliun, lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada 2018 yang kurang lebih mencapai Rp 3 triliun.

Di tahun depan, salah satu layanan yang akan ditingkatkan dari kementerian ini salah satunya adalah layanan keimigrasian seperti pembuatan pasport, yang bisa diakses secara daring atau online.

"Pelayanan keimigrasian dan e-paspor memadai dan kualitas pelayanan meningkat, sehingga jumlah dan kualitas tercermin," jelas Febrio.

Kemendikbud

Febrio mengatakan pemerintah akan merevisi PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemendikbud. Lalu, melakukan evaluasi perbaikan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) yang terjangkau, dan melakukan kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

"Untuk evaluasi dan menerapkan kebijakan uang kuliah tunggal. Apakah SPP itu seragam, atau berbasis kemampuan atau kualitas. Kalau tidak ini bisa kehilangan potensi, khususnya untuk kalangan mampu," kata Febrio.

Adapun outlook pada 2020 berdasarkan Perpres 54/2020 sebesar Rp 2,51 triliun. Sementara realisasi pada 2019 mencapai Rp 715,4 milia, lebih kecil dibandingkan realisasi 2018 yang sebesar Rp 1,03 triliun.


[Gambas:Video CNBC]

(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading