Kominfo Paling Banyak Setor ke Sri Mulyani di Semester I-2022

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
04 August 2022 18:25
Gedung Kominfo. Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto Foto: Gedung Kominfo. Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari Kementerian dan Lembaga (K/L) di sepanjang Semester I-2022 mencapai Rp 53,69 triliun atau turun 10,4% dibandingkan realisasi Semester I-2021 yang sebesar Rp 59,95 triliun.

Direktur PNBP K/L Wawan Sunarjo menjelaskan, penurunan PNBP di K/L pada Semester I-2022 disebabkan, salah satunya karena adanya penurunan pendapatan premium obligasi sebesar Rp 0,88 triliun atau turun 90,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang realisasinya mencapai Rp 9,7 triliun.

Secara rinci, penurunan terbesar terjadi pada penerimaan Badan Umum Negara (BUN) yang realisasinya mencapai Rp 28,2 triliun atau turun 18,4% (year on year/yoy).



Selanjutnya, realisasi PNBP yang menurun terjadi di Kementerian Agama yang menurun hingga 14,5% (yoy), yang realisasinya mencapai Rp 1,1 triliun. Lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,3 triliun.

Penurunan PNBP di Kemenag karena adanya penurunan pendapatan non layanan dengan realisasi Rp 0,17 triliun atau turun 56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat realisasi Rp 0,39 triliun.

Selain itu, PNBP Kemenag yang menurun juga terjadi pada layanan pernikahan di luar KUA Rp 0,31 triliun atau 3,9% dibandingkan semester I tahun 2021 sebesar 0,33 triliun.

"Terdapat pelayanan di luar KUA dan menghasilkan PNBP dan kemudian dikembalikan oleh petugas pencatat dan alami penurunan," jelas Wawan dalam media briefing, Kamis (4/8/2022).




Selanjutnya penurunan juga terjadi pada Kemendikbud, yang realisasi PNBP nya Rp 1,8 triliun atau turun 38,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu realisasinya Rp 2,9 triliun.

"Karena terjadi penurunan pada pendapatan non layanan Rp 0,62 triliun atau turun sebesar 57,4% (yoy), selain itu pendapatan layanan pendidikan Rp 1,08 triliun tau turun 16,4% disebabkan oleh alih status 6 satuan kerja non pengguna PNBP menjadi satker BLU," kata Wawan lagi.

8 Kementerian/Lembaga Ini Sumbang PNBP Terbanyak

Kementerian Keuangan mencatat, terdapat 8 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak pada Semester I-2022, pertama diduduki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Diketahui PNBP yang berasal dari Kemkominfo pada Semester I-2022 mencapai Rp 7 triliun atau naik 15% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang realisasinya hanya mencapai Rp 6 triliun.

"PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos," jelas Wawan.



Posisi kedua yang menyumbang PNBP terbesar adalah Kepolisian RI, sepanjang Semester I-2022 mencapai Rp 4,2 triliun yang naik 1% (yoy) dibandingkan realisasi Semester I-2021 yang mencapai Rp 4,1 triliun.

Peningkatan PNBP di Kepolisian, kata Wawan berasal dari pelayanan publik seperti STNK, BPKB, SIM. "Ini terus terang menunjukan geliat perekonomian masyarakat," ujarnya.

Kementerian selanjutnya yang menyumbang PNBP terbesar adalah Kementerian Perhubungan, yang mencapai Rp 3,6 triliun atau tumbuh 8,5% (yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 4,1 triliun.

PNBP Kemenhub meningkat berasal dari pendapatan konsesi bidang transportasi seiring pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan oleh Angkasa Pura sebesar Rp 170 miliar serta peningkatan pendapatan jasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), juga PNBP-nya termasuk yang terbesar di Semester I-2022, yang mencapai Rp2,2 triliun atau melonjak 44,5 persen (yoy) dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp1,6 triliun.

"Ini menunjukan jika ada peningkatan visa dan re-entry permit akan banyak turis dan warga asing masuk ke Indonesia tunjukkan kegiatan ekonomi yang rebound," jelas Wawan.

Kelima adalah Kementerian ATR/BPN Rp 1 triliun yang berasal dari pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp 0,95 triliun.

"Keenam untuk Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6% (yoy) dari Rp1,1 triliun, karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun yang meningkat 48,9% (yoy) dari Rp 0,79 triliun."



Selanjutnya yang ketujuh untuk Kementerian Ketenagakerjaan Rp 0,9 triliun yang naik 52,8% (yoy) dari realisasi Semester I-2021 yang sebesar Rp0,6 triliun, yang berasal dari pendapatan kompensasi TKA Rp 0,8 triliun yang naik 55% (yoy).

Terakhir adalah Kementerian Kesehatan yang pada Semester I-2022 PNBP-nya mencapai Rp 2,2 triliun atau melonjak hingga 518,7% (yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 0,4 triliun.

Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut, salah satunya karena adanya pendapatan non layanan Rp 1,85 triliun yang meningkat 3,08% (yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 0,06 triliun.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Untung Besar! Segini Setoran Batu Bara & CPO Cs ke Negara


(cap/mij)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading