Program Kartu Pra Kerja Dirombak Besar-besaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Baru-baru ini, pemerintah telah mengevaluasi Program Kartu Pra Kerja. Ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terkait program.

Langkah ini dilakukan demi menjamin supaya program Kartu Pra Kerja benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan belum tersentuh oleh jenis program pengaman sosial lainnya. Serta mengupayakan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel.

"Komite juga sangat mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari publik, individu, media, masyarakat sipil hingga institusi, kementerian, dan semua lembaga lainnya. Masukan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan Program Kartu Pra Kerja agar dapat diimplementasikan dengan semakin baik lagi," kata Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin di Jakarta, Senin (22/6).

Rudy mengungkapkan, seiring dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 dan upaya percepatan penanganannya yang mulai memasuki fase kenormalan baru, maka evaluasi terhadap Program Kartu Pra Kerja yang dilaksanakan saat ini sudah tepat.

Sampai saat ini, telah dilaksanakan tiga gelombang program Kartu Pra Kerja dengan jumlah pendaftar yang telah mencapai 11,2 juta dari 513 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan sudah terpilih sebanyak 680.918 peserta.

Sesuai arahan Presiden RI untuk memprioritaskan mereka yang penghidupannya terdampak pandemi Covid-19, maka komposisi peserta adalah sebagai berikut: pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 392.338 (58%), pencari kerja sebesar 244.531 (35%), pelaku UMKM sebanyak 7.396 (1%), dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 (6%).

Jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 573.080 peserta. Mereka memilih 1.222 jenis pelatihan, antara lain keterampilan bahasa asing terutama bahasa Inggris, keterampilan berwirausaha, pemasaran dan konten digital, bisnis kuliner, Microsoft Office dan banyak lainnya.

Kemudian, sebesar 477.971 peserta telah menuntaskan paling tidak satu pelatihan dan menerima sertifikat. Peserta yang telah menerima insentif adalah sebanyak 361.209 peserta yang berjumlah total Rp216.725 miliar.

Modul-modul pelatihan Kartu Pra Kerja dibuat sangat beragam berdasarkan tingkat kemudahan dan jenjang kompleksitas untuk menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan, profesi, sebaran geografis dan minat peserta yang beragam. Sampai saat ini terdapat 3.805 jenis pelatihan dalam ekosistem Kartu Pra Kerja.

Tujuan dibentuknya Program Kartu Pra Kerja awalnya adalah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja, tetapi dalam proses penyusunannya, terjadi situasi kedaruratan yakni pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara lain.

Kondisi itu membuat semua kebijakan, program dan kegiatan pemerintah perlu disesuaikan, termasuk dengan program Kartu Pra Kerja. Fokus program tertuang ke dalam dua dimensi, yaitu pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang dapat mencegah terjadinya penularan virus corona dan bagian dari mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya, khususnya aspek sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, program Kartu Pra Kerja pun sepenuhnya dilakukan secara daring (online) dan komposisi bantuan didominasi oleh aspek bantuan sosial (bansos), yang kemudian oleh Presiden RI Joko Widodo disebut menjadi semi-bansos.

Program Kartu Pra Kerja, tergabung dalam Jaring Pengaman Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun dari total Rp110 triliun, dan ditujukan bagi 5,6 juta orang dengan mengutamakan pekerja yang terkena PHK, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, modul-modul dengan jenjang kompleksitas tinggi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta utamanya untuk upskilling, sementara jenjang pelatihan yang lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan peserta mencari jenis pekerjaan baru atau bisa menjadi modal untuk wirausaha di masa pandemi.

"Adanya konsep pelatihan berbayar adalah demi menjamin keberlanjutan dari sebuah ekosistem dunia usaha yang meliputi sarana pembayaran, pengelola pelatihan dan penyedia jasa pelatihan, serta seluruh rantai usaha yang terlibat. Di masa pandemi, sistem pelatihan online yang dilengkapi sertifikat ini didesain untuk interaktif, baik langsung secara real time (webinar) maupun tidak langsung berupa learning management system atau media kontak dan sarana feedback langsung dari instruktur," papar Denni.

Untuk menjamin kualitas pelatihan, Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja senantiasa melakukan kurasi dan verifikasi final atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital. Lembaga pelatihan dan mitra platform digital bersaing secara sehat dalam e-marketplace dan konsep bantuan langsung di mana peserta memiliki kebebasan memilih modul pelatihan sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing.

"Ke depannya, kami akan meningkatkan kapasitas kurasi dengan bekerjasama dengan pakar dan praktisi vokasi, selain jajaran kementerian/lembaga yang biasa menyelenggarakan pelatihan vokasi," tutur Denni.

Baca: Menko Airlangga Tanggapi Kajian KPK Soal Kartu Prakerja

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Peserta Kartu Pra Kerja Dapat Rp 650 Ribu, Bayarnya Dicicil