Agar Tak Diselewengkan, BPH Migas Minta BBM 1 Harga Dikawal

Anisatul Umah, CNBC Indonesia

17 June 2020 18:11

Foto: BPH Migas meresmikan BBM 1 Harga SPBU Kompak di Kecamatan Pulau Maya, Kalbar, Rabu, (17/06/2020). (CNBC Indonesia/ Anisatul Umah)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta agar BBM 1 Harga diawasi bersama-sama, sehingga penyalurannya bisa tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa. Ia mengatakan BBM Subsidi jangan sekali-kali dijual ke industri. Melalui program BBM 1 Harga keuntungan nelayan bisa lebih besar karena BBM yang mereka beli lebih murah dari biasanya.

"BBM subsidi jangan sekali-kali dijual ke industri. Kawal sama-sama, ini BBM hak rakyat kecil dengan selama ini beli Rp 10.000, keuntungan nelayan akan lebih besar," ungkapnya saat meresmikan BBM 1 Harga SPBU Kompak di Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat besok Rabu, (17/06/2020).

Lebih lanjut ia meminta agar BBM subsidi jangan sekali-kali disalahgunakan. Selain itu, ia juga meminta agar izin-izin lebih dipermudah. "Ini adalah keadilan, keadilan dalam pancasila," paparnya.

Baca:

BBM 1 Harga, Bensin di Pulau Maya Kalbar Semurah di Jawa

Dalam peresmian BBM 1 Harga SPBU Kompak di Kecamatan Pulau Maya, Ifan berpesan kepada Bupati jika tidak bisa semua wilayah menjalankan program BBM 1 Harga, bisa melalui sub penyalur.

"Sub penyalur ini bukan dijual ke pengecer, tapi pengguna yang sangat tertutup, misalnya yang butuh petani, usaha mikro," jelasnya.

Ia berharap dengan adanya sub penyalur pelan-pelan pengecer illegal akan hilang. Selain itu ada juga program pertashop di 418 kecamatan, di mana pertashop ini menjual BBM non subsidi. "Di Jawa sudah banyak dibangun. Ketika sub penyalur nggak bisa diwujudkan, dengan Pertashop ini," jelasnya.

Baca:

Besok, BPH Migas Resmikan BBM Satu Harga di Pulau Maya Kalbar

Bupati Kayong Utara Citra Duani menyambut baik program ini. Menurutnya selama ini kebutuhan BBM masyarakat dipenuhi dari para tengkulak. Melalui program ini ia berharap agar ekonomi masyarakatnya bisa bangkit.

"Pemerintah Daerah (Pemda) Kayong melaksanakan program dari BPH Migas kita cepat tanggap karena ini skala prioritas. Nelayan selama ini tidak pernah beli BBM subsidi," ungkapnya.