Apa Kabar Rencana Cetak Sawah Jokowi di Kalimantan Tengah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran kementerian/lembaga untuk mencetah sawah baru di Kalimantan Tengah. Perintah itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama kepala negara melalui video conference, Rabu (13/5/2020).

"Dari hasil rapat, potensi yang dikembangkan bisa di atas 255 ribu di lahan Hamparan, Kalimantan Tengah," kata Airlangga.

Airlangga mengemukakan wilayah tersebut memiliki potensi yang bisa digunakan seluas 164.598 hektare. Dari jumlah tersebut, ada beberapa wilayah yang sudah memiliki jaringan irigasi hingga yang sudah ditanami padi.

"Ada potensi ekstentifikasi sebesar 79.142 hektare. Potensi keseluruhan ini akan dipelajari tiga minggu ke depan, di mana akan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis," kata Airlangga.

Hari ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lahan potensial yang merupakan kawasan aluvial pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalteng. Lahan tersebut merupakan bagian dari rencana dari lokasi program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

"Saya datang ke Kalteng untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kalteng sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa, setelah ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke," ujar Basuki.

"Menurut saya Kalteng merupakan pilihan yang tepat, karena sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik," lanjutnya saat meninjau salah satu lokasi rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Rawa Tahai di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Minggu (14/6/2020), dikutip dari siaran pers PUPR.

Baca: Kementan Genjot Benih Padi Anti-Stunting, Apa Itu?

Sebelumnya, pada hari pertama kunjungannya, Sabtu (13/6/2020), Basuki berkunjung ke DI Rawa Dadahup, DI Rawa Palingkau, dan DI Rawa Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas. Sejumlah infrastruktur yang ditinjau di antaranya kesiapan konektivitas jalan dan jaringan irigasi. Sebab penyiapan atau penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan suatu keharusan, agar rencana pengembangan sektor pertanian bisa dilakukan secara optimal di Kalteng.

Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahun. Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.

Sedangkan dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun. Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020-2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp 73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp 484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp 497,2 miliar.

Dalam melakukan rehabilitasi, Basuki berpesan perlu memerhatikan kaedah-kaedah hidrologi tata air, karena kawasan tersebut merupakan wilayah pasang surut yang memiliki kadar keasaman (pH) rendah.

"Artinya rehabilitasi saluran tidak hanya mengerjakan fisik nya saja, tapi memerlukan kaedah tata air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaannya, supaya proses pencucian lahan dapat dilakukan dengan lebih baik. Targetnya dalam 2 tahun seluruh saluran irigasi dalam kawasan aluvial seluas 165.000 hektare sudah bisa direhabilitasi & ditingkatkan, agar bisa dioptimalkan produksi pertaniannya," tuturnya.

Menurut Basuki, pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.

Sementara Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari satu hektare lahan tersebut akan menambah produktivitas padi sebesar 2 ton per hektare.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Titah Jokowi yang Tiba-Tiba Perintahkan Menteri Cetak Sawah