
Di Depan Jokowi, Bos BNPB Curhat Jumlah Dokter Paru RI Minim

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan PenangananĀ Covid-19 Letnan Jenderal TNIĀ Doni Monardo mengungkapkan sederet langkah yang telah dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Doni dalam paparan di hadapan Presiden Joko Widodo di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).
"Kami laporkan bapak presiden, setelah kami mendapatkan perintah dari bapak presiden tentang program penanganan Covid-19, maka kami mencoba untuk merumuskan strategi," katanya.
"Ini mengingat salah satu poin penting dalam tugas itu adalah bagaimana gugus tugas bisa meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan sehingga kami mencoba untuk melakukan berbagai macam langkah-langkah upaya sehingga arahan dari bapak presiden terkait dengan masalah peningkatan ketahanan nasional di bidang kesehatan ini menjadi tugas yang prioritas," lanjut Doni.
Lantaran belum memiliki struktur organisasi yang membawahi masalah epidemiologi, Ia lantas menyusun struktur organisasi yang merupakan kolaborasi pentahelix yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Organisasi itu yang membantu pemerintah agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat sehingga langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dilakukan semuanya terukur berdasarkan data dan kajian ilmiah.
Doni lantas berbicara sistem penanganan Covid-19. Menurut eks Pangdam Siliwangi ini, kekuatan Indonesia terbatas. Sebagai contoh, dokter spesialis paru berjumlah kurang dari 2.000 orang. Itu artinya satu dokter paru harus melayani lebih dari 130 ribu warga negara Indonesia.
"Sehingga kami titik beratkan kepada upaya pencegahan. Di sinilah kekuatan kita, yaitu gotong royong dan ini menjadi modal sosial kita yang terkuat bapak presiden," kata Doni.
Hal lain yang menjadi ujung tombak penanganan Covid-19 adalah rantai komando dari kepala negara hingga tingkat RT/RW untuk mengubah perilaku. Kalau kita mampu melakukan perubahan perilaku masyarakat, maka upaya pencegahan akan semakin baik.
"Kemudian targetnya adalah masyarakat yang sehat harus tetap kita pertahankan sehat selalu, yang kurang sehat menjadi sehat, dan yang sakit sebagaimana bapak presiden perintahkan harus bisa kita obati sampai sembuh. Oleh karenanya, tahapan-tahapannya bapak presiden harus kita lakukan secara hati-hati, setiap rapat kabinet terbatas bapak presiden selalu menekankan kehati-hatian," ujar Doni.
"Nah langkah-langkah inilah yang kami lakukan secara pararel karena apa? Karena ternyata jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga semakin banyak bapak presiden. Jadi kami mencoba untuk merangkum, merumuskan sebuah program sehingga pararel agar tidak terpapar Covid-19 tetapi juga tidak terpapar PHK," lanjut eks Danpaspampres tersebut.
(miq/dru) Next Article Jokowi Soal Covid-19 di 2020: WHO Bingung, Kita Juga Bingung!