Awas Tensi Tinggi AS-China, Trump Mau Teken UU Muslim Uighur

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk menandatangani undang-undang (UU) yang akan memungkinkan AS untuk menjatuhkan sanksi pada pejabat China yang terlibat penindasan terhadap kaum minoritas Muslim Uighur.

Hal ini diketahui dari seorang sumber sebagaimana ditulis Reuters. "Namun, belum diketahui kapan pastinya Trump akan menandatangani UU tersebut," kata seorang sumber yang akrab dengan masalah tersebut, Senin (8/6/2020).

RUU Muslim Uighur sebelumnya telah mendapat persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat AS bulan lalu. UU itu akan memungkinkan AS untuk menjatuhkan berbagai hukuman, seperti pembekuan aset-aset yang ada di AS, pada pejabat China, yang dianggap melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).

Isu penindasan kaum Uighur dan kelompok minoritas lainnya oleh China di provinsi Xinjiang telah menjadi bahasan hangat sejak lama. PBB memperkirakan ada lebih dari satu juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di provinsi tersebut.

Namun, China telah menentang tuduhan tersebut. Penolakan bahkan telah ditegaskan oleh kedutaan besar China di Washington.

China mengatakan bahwa RUU tersebut secara terang-terangan menghidupkan tindakan kontraterorisme dan deradikalisasi atas China. Hal tersebut juga merupakan tindakan mencampuri urusan dalam negeri China, yang sangat disesalkan dan ditentang negara, katanya.

"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, berhenti menggunakan isu-isu terkait Xinjiang untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri China dan menahan diri untuk melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," tambah kedutaan.

Foto: Penampakan Artux City Vocational Skills Education Training Service Center di Xianjing, China pada 3 Desember 2018 (AP Photo/File) FILE.- In this Monday, Dec. 3, 2018, file photo, a guard tower and barbed wire fences are seen around a facility in the Kunshan Industrial Park in Artux in western China's Xinjiang region. This is one of a growing number of internment camps in the Xinjiang region, where by some estimates 1 million Muslims are detained, forced to give up their language and their religion and subject to political indoctrination. Highly confidential blueprint documents leaked to a consortium of news organizations lay out the Chinese government's deliberate strategy to lock up ethnic minorities to rewire their thoughts and even the language they speak.(AP Photo/File)

Update terbaru soal RUU Muslim Uighur hadir di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China yang muncul akibat perselisihan soal asal-usul pandemi virus corona (COVID-19). Selain itu, kedua ekonomi terbesar di dunia itu juga tengah bersitegang soal Hong Kong.

Di mana China telah dianggap melakukan upaya mengikis kebebasan Hong Kong. Pasalnya negeri Panda mengesahkan undang-undang keamanan nasional baru yang dianggap mengekang kebebasan berpendapat warga.

China juga telah melayangkan pembelaan atas masalah-masalah tersebut. Negara itu mengatakan tidak melakukan kesalahan dalam penanganan wabah COVID-19 dan juga meminta AS untuk berhenti mencampuri urusannya dengan Hong Kong,

Meski memiliki banyak pertikaian dengan China, Trump pada pekan lalu telah mengatakan bahwa ia tidak berniat untuk menjatuhkan sanksi kepada Presiden China Xi Jinping secara pribadi. Namun, presiden Partai Republik itu telah mengancam akan menghapus status khusus yang telah diberikan AS untuk Hong Kong.

Trump juga mengancam akan menjatuhkan sanksi pada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang merenggut kebebasan Hong Kong.

[Gambas:Video CNBC]