RI Tolak Usul Debat Isu Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Sebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia mengungkap alasan mengapa pihaknya menolak debat terkait isu Uighur dan minoritas Muslim di Provinsi Xinjiang, China dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Achsanul Habib, menyebut ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Indonesia saat menolak usulan tersebut.

"Mengapa Indonesia posisi 'no' adalah karena kami tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait rivalitas politik," kata Achsanul dalam konferensi pers virtual, Jumat (7/10/2022).

Baca: Tiba-tiba PBB 'Gebuk' China terkait Muslim, Ada Apa?

"Pada dasarnya, (keputusan ini) sesuai mandat yang dibentuk itu bertujuan sebagai forum yang konstruktif bagi negara-negara untuk berdialog secara imparsial, dan juga membangun kesepakatan dengan tujuan hasil yang baik, meaningful progress," tambahnya.

Dalam kaitan ini, kata Achsanul, Indonesia telah bekerja sama, berkoordinasi, berkonsultasi dengan semua pihak dengan negara-negara pengusul, negara-negara barat, Republik Rakyat China dan utamanya, sebagai sesama negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Kami juga melakukan komunikasi dan diskusi yang mendalam dengan negara-negara OKI yang juga menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dengan perkembangan tadi, OKI juga sepakat bahwa Dewan HAM sebagai mandatnya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang politis. Kami harapkan Dewan HAM tidak pilih-pilih, tidak selektif dalam memilih isu yang akan dibahas," jelasnya.

Baca: Penembakan Massal Thailand: Anak-Anak Dibantai Saat Tidur

Achsanul juga menjelaskan terkait kekhawatiran adanya dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang, instrumen HAM di dalam mekanisme HAM bukan satu-satunya jalan. "Dialog-dialog dengan berbagai pihak, terutama RRT, secara bilateral maupun melalui OKI, terus kami lakukan," imbuhnya.

"Dalam hal ini, yang paling penting sejalan dengan semangat yang dibangun oleh PBB, bahwa penyelesaian isu-isu yang terkait HAM atau konflik harus diutamakan secara inklusif, dengan melibatkan para peserta atau pihak yang ada di negara tersebut. Itu secara umum yang bisa saya sampaikan," pungkasnya.

Usulan isu dalam forum tersebut sebelumnya dilontarkan Amerika Serikat (AS) dan didukung oleh Inggris, Kanada, Swedia, Denmark, Finlandia, Islandia, dan Norwegia.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tiba-tiba PBB 'Gebuk' China terkait Muslim, Ada Apa?