Tak Hanya Konpers, Ini Perjuangan Komunikasi Gugus Tugas
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
26 May 2020 11:23
Jakarta, CNBC Indonesia - Dua bulan sudah Indonesia berjibaku melawan pandemi virus corona yang hingga kini belum juga usai. Sejumlah hal dilakukan guna meminimalisir penyebaran Covid-19 ini.
Sederet tantangan harus dihadapi guna memerangi virus corona ini. Salah satu tantangannya adalah bagaimana mengelola komunikasi publik sehingga bisa memberikan pemahaman yang bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mengatakan bahwa hal yang menjadi kendala tersebut salah satunya adalah faktor geografi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan ragam kebudayaan tiap wilayahnya.
"Ada yang di kota ada yang di pelosok sampai pada yang di terpencil," kata Widodo beberapa waktu lalu.
Berbagai bentuk respon juga muncul di tengah masyarakat. Mulai dari yang belum tahu menjadi belum percaya kemudian memicu kepanikan hingga pada akhirnya mengubah perilaku masyarakat dan berujung stres.
"Paniknya tidak hanya ada di dalam diri kita, tapi paniknya sampai pada perilaku ekonominya. Ada panic buying, dibeli macam-macam itu," jelas Widodo.
Dia juga mengatakan, selain bagaimana panik menimbulkan efek negatif, stres juga menjadi salah satu hal yang harus digaris bawahi. Menurutnya, stres bisa juga disebabkan oleh suatu keadaan masyarakat yang dipaksa untuk mengubah pola kehidupan sehari-hari, dari yang awalnya berjalan normal, menjadi dibatasi dan diatur ruang geraknya.
"Ini kan gaya hidup baru yang dipaksa harus ikut, setelah (masyarakat) tahu. Nah di situlah kemudian terjadi satu situasi yang di dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang baru, dipaksa, punya implikasi yang lebih luas lagi," tuturnya.
Sementara itu, menjelang berakhirnya Ramadan kendala lain yang muncul adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan mudik lebaran.
"Dalam dirinya ada suatu keinginan tetapi kemudian harus (dipaksa) mengerti bahwa situasi ini akan merugikan semua," jelas widodo.
Oleh sebab itu, Tim Komunikasi Publik tak henti memberikan layanan informasi dan komunikasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat menerima dan memahami ketentuan dan aturan yang diambil pemerintah demi memutus rantai penyebaran COVID-19.
Selanjutnya, dalam penanganan pandemi Covid-19 dibuat "Protokol Komunikasi Publik Penanganan Covid-19". Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik agar penanganan dapat berjalan lancar. Protokol ini berlaku baik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun non-government.
"Kita memastikan informasi yang akurat, cepat, bisa dipercaya untuk disebar kepada masyarakat luas melalui berbagai kanal informasi," ujarnya.
Ada empat pilar komunikasi publik yang telah ditetapkan yaitu himbauan masyarakat tetap tenang dan waspada, koordinasi dengan instansi terkait, pemberian akses informasi ke media dan pengarusutamaan gerakan "cuci tangan dengan sabun".
Komunikasi publik diarahkan untuk Behavioral Change melalui komunikasi publik yang sistematis dan komprehensif untuk memutus mata rantai Covid-19 terutama dengan memastikan physical distancing. Atas target tersebut, Satgas Penanganan Covid-19 bidang komunikasi publik, menetapkan 6 turunan pesan kunci, DirumahAja, dilarang berdekatan, dilarang berkumpul, cuci Tangan Pakai Sabun, Hindari Menyentuh Muka, Isolasi Mandiri dengan Dukungan Telemedicine dan Tidak mudik, tidak piknik.
Kemudian capaian berdasarkan protokol komunikasi publik tersebut yaitu membentuk tim komunikasi bersama Kantor Staf Presiden (KSP), BNPB, Kemenkes, dan Lembaga lainnya, termasuk non government.
Ada tiga kelompok kerja dalam tim komunikasi yaitu tim analisis dan monitoring yang merupakan dukungan dari BPS, kemenparekraf, Stafsus presiden, Unicef, John Hopkins Universitas. Selanjutnya Tim dewan redaksi, yang menghasilkan daily briefing, juga banyak timnya berikutnya Tim Konten, ini selain dari tim pemerintah juga gabungan dari berbagai komunitas seperti Cfds UGM, relawan TIK, dan berikutnya tim diseminasi.
"kita optimalkan berbagai jaringan mulai dari Lembaga penyiaran, komunitas, kehumasan pemerintah, dinas Kominfo, dan lain sebagainya," imbuhnya.
Pemerintah juga telah menunjuk Juru bicara khusus yaitu Achmad Yurianto. Sementara pada tingkat daerah, secara umum sudah ada juru bicara pada gugus tugas covid-19.
Selanjutnya pemerintah sudah membuat media centre dari sebelumnya di KSP, kemudian pindah ke BNPB. Website sebagai rujukan utama juga bisa diakses melalui www.covid19.go.id. Selain menjadi sumber informasi bagi masyarakat, website itu juga menjadi medium bagi Gugus Tugas untuk memetakan dan menemukan profil di bawah permukaan dan siapa saja yang telah berinteraksi dengan ODP, PDP & Positif COVID19 untuk dapat diberikan peringatan secara proaktif.
"Website COVID19 telah kami sampaikan bisa diakses tanpa terpotong kuota. Ini bentuk kontribusi dari penyelenggara jaringan internet yang ada di Indonesia," katanya.
"Pemerintah juga menyiapkan Chabot, untuk menjawab pertanyaan masyarakat melalui aplikasi whatsapp," imbuhnya.
Dibuat juga produk komunikasi, yang sudah dilakukan oleh Tim konten sendiri maupun mitra-mitra pemerintah baik dalam bentuk teks, visual, audio, maupun audio visual. Di website www.covid19.go.id ada konten-konten official yang sudah diproduksi. Sementara untuk media sosial dapat diakses IG dan twitter @lawancovid19_id, Facebook lawancovid19indonesia dan Youtube Lawan Covid19 ID.
Ada Pula diseminasi informasi, dengan menggunakan pendekatan semua media baik lini atas televisi, radio, media cetak, media lini bawah seperti PSA bandara, billboard, baliho, branding bus dan juga media baru yaitu kampanye digital, tik tok, LINE dan kanal lainya.
Terakhir adalah koordinasi dengan daerah, melalui surat edaran kepada dinas Kominfo provinsi/kabupaten/kota agar pro aktif menyampaikan berita terbaru mengenai penanganan Covid-19.
Selanjutnya mengenai pemahaman publik yang semakin positif, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil survei demografi dampak COVID-19 diketahui bahwa sebanyak 87 persen responden mengetahui kebijakan physical distancing dan 72 persen telah menjalankan himbauan untuk tetap berada di rumah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BPS, Endang Retno Sri Subiyandani mengatakan pentingnya physical distancing dan tetap berada di rumah menjadi bagian dari penerapan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dilakukan untuk memutus rantai penularan virus corona jenis baru penyebab COVID-19.
"Hal ini penting, karena salah satu kegiatan yang dapat memutus penyebaran COVID-19 adalah dengan tetap di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan beribadah dari rumah," katanya.
Selain itu, dari survei sosial demografi dampak COVID-19 tersebut, diketahui juga, bahwa sebagian besar responden telah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat.
Ada sebanyak 83 persen responden mengaku, selalu menggunakan masker pada saat harus keluar rumah. Kemudian 80 persen responden mengaku, sering mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun, dan 63 persen responden selalu menjaga jarak minimal dengan orang terdekat.
Bagi Endang, hasil survei tersebut sudah baik, akan tetapi dia tetap mengimbau agar kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan tersebut agar dipertahankan. Sebab, upaya memutus penyebaran COVID-19 sangat membutuhkan kedisiplinan tinggi.
"Hal ini baik dan positif, namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan, karena pemutusan penyebaran COVID-19 butuh kedisiplinan yang tinggi, dan kesadaran masing-masing," pungkasnya.
(dob/dob) Next Article Plate Bicarakan Soal 5G dengan Perusahaan Global di Davos
Sederet tantangan harus dihadapi guna memerangi virus corona ini. Salah satu tantangannya adalah bagaimana mengelola komunikasi publik sehingga bisa memberikan pemahaman yang bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mengatakan bahwa hal yang menjadi kendala tersebut salah satunya adalah faktor geografi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan ragam kebudayaan tiap wilayahnya.
Berbagai bentuk respon juga muncul di tengah masyarakat. Mulai dari yang belum tahu menjadi belum percaya kemudian memicu kepanikan hingga pada akhirnya mengubah perilaku masyarakat dan berujung stres.
"Paniknya tidak hanya ada di dalam diri kita, tapi paniknya sampai pada perilaku ekonominya. Ada panic buying, dibeli macam-macam itu," jelas Widodo.
Dia juga mengatakan, selain bagaimana panik menimbulkan efek negatif, stres juga menjadi salah satu hal yang harus digaris bawahi. Menurutnya, stres bisa juga disebabkan oleh suatu keadaan masyarakat yang dipaksa untuk mengubah pola kehidupan sehari-hari, dari yang awalnya berjalan normal, menjadi dibatasi dan diatur ruang geraknya.
"Ini kan gaya hidup baru yang dipaksa harus ikut, setelah (masyarakat) tahu. Nah di situlah kemudian terjadi satu situasi yang di dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang baru, dipaksa, punya implikasi yang lebih luas lagi," tuturnya.
Sementara itu, menjelang berakhirnya Ramadan kendala lain yang muncul adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan mudik lebaran.
"Dalam dirinya ada suatu keinginan tetapi kemudian harus (dipaksa) mengerti bahwa situasi ini akan merugikan semua," jelas widodo.
Oleh sebab itu, Tim Komunikasi Publik tak henti memberikan layanan informasi dan komunikasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat menerima dan memahami ketentuan dan aturan yang diambil pemerintah demi memutus rantai penyebaran COVID-19.
Selanjutnya, dalam penanganan pandemi Covid-19 dibuat "Protokol Komunikasi Publik Penanganan Covid-19". Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik agar penanganan dapat berjalan lancar. Protokol ini berlaku baik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun non-government.
"Kita memastikan informasi yang akurat, cepat, bisa dipercaya untuk disebar kepada masyarakat luas melalui berbagai kanal informasi," ujarnya.
Ada empat pilar komunikasi publik yang telah ditetapkan yaitu himbauan masyarakat tetap tenang dan waspada, koordinasi dengan instansi terkait, pemberian akses informasi ke media dan pengarusutamaan gerakan "cuci tangan dengan sabun".
Komunikasi publik diarahkan untuk Behavioral Change melalui komunikasi publik yang sistematis dan komprehensif untuk memutus mata rantai Covid-19 terutama dengan memastikan physical distancing. Atas target tersebut, Satgas Penanganan Covid-19 bidang komunikasi publik, menetapkan 6 turunan pesan kunci, DirumahAja, dilarang berdekatan, dilarang berkumpul, cuci Tangan Pakai Sabun, Hindari Menyentuh Muka, Isolasi Mandiri dengan Dukungan Telemedicine dan Tidak mudik, tidak piknik.
Kemudian capaian berdasarkan protokol komunikasi publik tersebut yaitu membentuk tim komunikasi bersama Kantor Staf Presiden (KSP), BNPB, Kemenkes, dan Lembaga lainnya, termasuk non government.
Ada tiga kelompok kerja dalam tim komunikasi yaitu tim analisis dan monitoring yang merupakan dukungan dari BPS, kemenparekraf, Stafsus presiden, Unicef, John Hopkins Universitas. Selanjutnya Tim dewan redaksi, yang menghasilkan daily briefing, juga banyak timnya berikutnya Tim Konten, ini selain dari tim pemerintah juga gabungan dari berbagai komunitas seperti Cfds UGM, relawan TIK, dan berikutnya tim diseminasi.
"kita optimalkan berbagai jaringan mulai dari Lembaga penyiaran, komunitas, kehumasan pemerintah, dinas Kominfo, dan lain sebagainya," imbuhnya.
Pemerintah juga telah menunjuk Juru bicara khusus yaitu Achmad Yurianto. Sementara pada tingkat daerah, secara umum sudah ada juru bicara pada gugus tugas covid-19.
Selanjutnya pemerintah sudah membuat media centre dari sebelumnya di KSP, kemudian pindah ke BNPB. Website sebagai rujukan utama juga bisa diakses melalui www.covid19.go.id. Selain menjadi sumber informasi bagi masyarakat, website itu juga menjadi medium bagi Gugus Tugas untuk memetakan dan menemukan profil di bawah permukaan dan siapa saja yang telah berinteraksi dengan ODP, PDP & Positif COVID19 untuk dapat diberikan peringatan secara proaktif.
"Website COVID19 telah kami sampaikan bisa diakses tanpa terpotong kuota. Ini bentuk kontribusi dari penyelenggara jaringan internet yang ada di Indonesia," katanya.
"Pemerintah juga menyiapkan Chabot, untuk menjawab pertanyaan masyarakat melalui aplikasi whatsapp," imbuhnya.
Dibuat juga produk komunikasi, yang sudah dilakukan oleh Tim konten sendiri maupun mitra-mitra pemerintah baik dalam bentuk teks, visual, audio, maupun audio visual. Di website www.covid19.go.id ada konten-konten official yang sudah diproduksi. Sementara untuk media sosial dapat diakses IG dan twitter @lawancovid19_id, Facebook lawancovid19indonesia dan Youtube Lawan Covid19 ID.
Ada Pula diseminasi informasi, dengan menggunakan pendekatan semua media baik lini atas televisi, radio, media cetak, media lini bawah seperti PSA bandara, billboard, baliho, branding bus dan juga media baru yaitu kampanye digital, tik tok, LINE dan kanal lainya.
Terakhir adalah koordinasi dengan daerah, melalui surat edaran kepada dinas Kominfo provinsi/kabupaten/kota agar pro aktif menyampaikan berita terbaru mengenai penanganan Covid-19.
Selanjutnya mengenai pemahaman publik yang semakin positif, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil survei demografi dampak COVID-19 diketahui bahwa sebanyak 87 persen responden mengetahui kebijakan physical distancing dan 72 persen telah menjalankan himbauan untuk tetap berada di rumah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BPS, Endang Retno Sri Subiyandani mengatakan pentingnya physical distancing dan tetap berada di rumah menjadi bagian dari penerapan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dilakukan untuk memutus rantai penularan virus corona jenis baru penyebab COVID-19.
"Hal ini penting, karena salah satu kegiatan yang dapat memutus penyebaran COVID-19 adalah dengan tetap di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan beribadah dari rumah," katanya.
Selain itu, dari survei sosial demografi dampak COVID-19 tersebut, diketahui juga, bahwa sebagian besar responden telah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat.
Ada sebanyak 83 persen responden mengaku, selalu menggunakan masker pada saat harus keluar rumah. Kemudian 80 persen responden mengaku, sering mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun, dan 63 persen responden selalu menjaga jarak minimal dengan orang terdekat.
Bagi Endang, hasil survei tersebut sudah baik, akan tetapi dia tetap mengimbau agar kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan tersebut agar dipertahankan. Sebab, upaya memutus penyebaran COVID-19 sangat membutuhkan kedisiplinan tinggi.
"Hal ini baik dan positif, namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan, karena pemutusan penyebaran COVID-19 butuh kedisiplinan yang tinggi, dan kesadaran masing-masing," pungkasnya.
(dob/dob) Next Article Plate Bicarakan Soal 5G dengan Perusahaan Global di Davos
Most Popular