Jokowi Mau RI Bikin Vaksin Corona Sendiri? Bisa!
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
22 May 2020 13:33
Jakarta, CNBC Indonesia - Memiliki impian untuk memproduksi vaksin virus corona (Covid-19) bukanlah hal yang mustahil untuk Indonesia. Namun untuk mewujudkannya, tantangan yang dihadapi sangatlah besar.
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan vaksin Covid-19 di Tanah Air. Hal ini dibuktikan dengan menunjuk Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman dan beserta konsorsium yang terdiri dari perusahaan farmasi pelat merah PT Biofarma dan beberapa universitas untuk mulai program pengembangan vaksin dalam kurun waktu yang singkat yakni 12 bulan.
Sebenarnya bisa saja Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa memproduksi vaksin Covid-19. Namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama jelas adalah akses terhadap pendanaan.
Untuk mengembangkan vaksin sudah pasti dana yang dikeluarkan termasuk besar mengingat di setiap tahapannya mulai dari riset hingga distribusi semuanya membutuhkan ongkos.
Akses pendanaan yang mencukupi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena investasi untuk pengembangan vaksin adalah investasi untuk kepentingan publik, sehingga kehadiran pemerintah jelas sangat dibutuhkan.
Namun kondisi perekonomian Tanah Air yang goyah akibat merebaknya wabah membuat kapasitas fiskal pemerintah menjadi sangat terbatas. Saat ini pemerintah sudah melonggarkan patokan defisit fiskalnya sebesar 5,07% untuk tahun 2020.
Sebenarnya bisa saja Pemerintah menggunakan skema Public Private Partnership (PPP) atau lebih dikenal dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Namun lagi-lagi, di tengah ancaman perlambatan ekonomi global seperti ini korporasi akan cenderung menahan pengeluarannya untuk investasi karena fokus mereka saat ini adalah cash flow.
Di sisi lain industri perbankan di tengah ketatnya likuiditas juga akan semakin selektif dalam menyalurkan kredit. Itu artinya semua kembali ke pemerintah apakah mampu membuat swasta ikut berpartisipasi.
Salah satu cara untuk menarik minat swasta sebenarnya dengan memberikan insentif maupun garansi. Namun kembali lagi ruang yang terbatas dan banyaknya prioritas menjadi kendala selain memastikan bahwa investasi yang dilakukan adalah untuk kepentingan publik secara nasional.
Saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti) telah menganggarkan dana senilai Rp 90 miliar untuk konsorsium dalam rangka melakukan studi terhadap Covid-19.
Tantangan kedua yang dihadapi oleh Indonesia adalah saat ini industri farmasi dalam negeri masih sangat bergantung pada impor bahan baku dari luar negeri terutama dari China dan India.
Ketergantungan bahan baku impor ini jelas jadi tantangan bagi Indonesia karena di tengah pandemi yang memicu berbagai negara melakukan lockdown maka rantai pasok terganggu. Kalaupun barang tersedia di suplier, belum tentu mereka mau menyalurkan ke Indonesia karena akan fokus pada kebutuhan domestik.
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan vaksin Covid-19 di Tanah Air. Hal ini dibuktikan dengan menunjuk Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman dan beserta konsorsium yang terdiri dari perusahaan farmasi pelat merah PT Biofarma dan beberapa universitas untuk mulai program pengembangan vaksin dalam kurun waktu yang singkat yakni 12 bulan.
Sebenarnya bisa saja Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa memproduksi vaksin Covid-19. Namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama jelas adalah akses terhadap pendanaan.
Akses pendanaan yang mencukupi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena investasi untuk pengembangan vaksin adalah investasi untuk kepentingan publik, sehingga kehadiran pemerintah jelas sangat dibutuhkan.
Namun kondisi perekonomian Tanah Air yang goyah akibat merebaknya wabah membuat kapasitas fiskal pemerintah menjadi sangat terbatas. Saat ini pemerintah sudah melonggarkan patokan defisit fiskalnya sebesar 5,07% untuk tahun 2020.
Sebenarnya bisa saja Pemerintah menggunakan skema Public Private Partnership (PPP) atau lebih dikenal dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Namun lagi-lagi, di tengah ancaman perlambatan ekonomi global seperti ini korporasi akan cenderung menahan pengeluarannya untuk investasi karena fokus mereka saat ini adalah cash flow.
Di sisi lain industri perbankan di tengah ketatnya likuiditas juga akan semakin selektif dalam menyalurkan kredit. Itu artinya semua kembali ke pemerintah apakah mampu membuat swasta ikut berpartisipasi.
Salah satu cara untuk menarik minat swasta sebenarnya dengan memberikan insentif maupun garansi. Namun kembali lagi ruang yang terbatas dan banyaknya prioritas menjadi kendala selain memastikan bahwa investasi yang dilakukan adalah untuk kepentingan publik secara nasional.
Saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti) telah menganggarkan dana senilai Rp 90 miliar untuk konsorsium dalam rangka melakukan studi terhadap Covid-19.
Tantangan kedua yang dihadapi oleh Indonesia adalah saat ini industri farmasi dalam negeri masih sangat bergantung pada impor bahan baku dari luar negeri terutama dari China dan India.
Ketergantungan bahan baku impor ini jelas jadi tantangan bagi Indonesia karena di tengah pandemi yang memicu berbagai negara melakukan lockdown maka rantai pasok terganggu. Kalaupun barang tersedia di suplier, belum tentu mereka mau menyalurkan ke Indonesia karena akan fokus pada kebutuhan domestik.
Pages
Most Popular