Iuran BPJS Naik, Subsidi Pemerintah Tembus Rp 46,53 T

News - Chandra Gian Asmara & Yuni Astutik, CNBC Indonesia
18 May 2020 15:58
BPJS Kesehatan (BPJS Kesehatan)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melalui APBN menggelontorkan sekitar Rp 46,53 triliun untuk subsidi peserta BPJS Kesehatan selama 6 bulan ke depan, mulai Juli hingga Desember 2020.

Pertama, alokasi dana sebesar Rp 24,3 triliun untuk Peserta bantuan Iuran (PBI) BPJS. Subsidi ini diberikan kepada peserta mandiri kelas III, di mana iuran perbulannya mencapai Rp 42 ribu.

"Penerima bantuan iuran atau PBI yg ditanggung pemerintah 96,6 juta orang dan ini setara dengan Rp 4 triliun per bulan sehingga 6 bulan itu adalah Rp 24,3," ujarnya di Jakarta, Senin (18/5/2020).


Perlu diketahui ada 132,6 juta orang miskin dan tidak mampu adalah peserta PBI. Mereka ini memperoleh layanan gratis tapi setara dengan kelas III.


Sementara itu, pemerintah juga menanggung sebanyak 36 juta orang melalui APBD. Dari jumlah tersebut, iuran yang dibayarkan per bulannya adalah Rp 42 ribu selama enam bulan.

"Sehingga 36 juta orang dibayar Rp 42 ribu, maka itu Rp 1,5 triliun atau total Rp 9 triliun.

Dia juga menjelaskan bagi peserta mandiri kelas III, pemerintah juga memberikan subsidi. Mereka ini berjumlah 21,6 juta kelompok pekerja mandiri yang bukan menerima upah. Kelompok ini tidak dibebankan kenaikan iuran yang artinya tetap membayar Rp 25.500 per bulan.

"Sebanyak 21,6 juta ini disubsidi oleh pemerintah yang besarannya Rp 16.500, atau Rp 356 miliar per bulan, dalam 6 bulan totalnya Rp 2,13 triliun," tegasnya.

Bantuan oleh pemerintah ini merupakan total subsidi yang akan diberikan untuk pekerja penerima upah (PPU) dan PPU pemerintah. Diantaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI POlri yang jumlahnya Rp 11,1 triliun.


Selanjutnya bagi peserta mandiri kelas 1 dan 2, pemerintah tak memberikan subsidi. Peserta mandiri ini diberi kebebasan apakah tetap dengan kelas tersebut atau menurunkan kelas-nya.

"Sedangkan kelas 1 dan 2 ini yang dibayar langsung oleh masyarakat, mereka bisa memilih apakah di kelas 1 atau kelas 2," pungkasnya.
(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading