Iuran BPJS Kesehatan Naik, DPR Ramai Tolak Perpres 64/2020
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
14 May 2020 09:36
Fraksi Gerindra
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meyakini penerbitan Perpres 64/2020 yang sudah diteken oleh Presiden Jokowi akan membuat rakyat marah.
Pasalnya, kata Arief saat ini banyak ekonomi keluarga kelasa menengah dan bawah banyak yang 'ambruk' akibat kena PHK. Belum lagi banyak pengusaha kecil menangah menutup usahanya.
"Ini kok malah BPJS Kesehatan iurannya dinaikkan. Tidak melihat realitas keadaan ekonomi dan sosial masyarakat. Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diterbitkan hari ini buat rakyat sebel sama Jokowi," tuturnya.
"Hampir jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal, pabrik pada tutup alias bangkrut, pengemudi online pada enga sanggup bayara iuran ini kok malah dinaikan iuran BPJS Kesehatan. Kalau sudah normal Perpres baru diteken," kata Arief melanjutkan.
Fraksi Demokrat
Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, di tengah adanya pandemi covid-19 saat ini, pemerintah seharusnya memberikan relaksasi dari pemerintah.
Dede mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilainya pinplan ini. Seharusnya, pemerintah bisa dengan bijak menjalnkan keputusan MA untuk merevisi Perpres 75/2019 pasal 34 ayat (1) dan (2), yang dibatalkan pada 9 Maret 2020 lalu.
"Pemerintah juga kemarin lama tuh menyikapi putusan MA, terus sekarang tiba-tiba naik. Asumsi saya, pemerintah sedang tidak ada dana untuk tambah subsidi, karena subdisi mencapai Rp 20 triliun," jelas Dede.
Adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, menurut Dede harus disampikan kepada DPR sebagai legislator, namun sayang DPR saat ini sudah mulai melakukan reses sampai dengan 14 Juni 2020.
"Kenapa setiap kali DPR sudah reses selalu ada perpres yang diterbitkan. Jadi konteksnya mestinya ini harus dijelaskan dulu kepada rakyat sebelum menaikan apapun yang sifatnya hajat hidup orang banyak," jelas Dede.
(tas/tas)
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meyakini penerbitan Perpres 64/2020 yang sudah diteken oleh Presiden Jokowi akan membuat rakyat marah.
Pasalnya, kata Arief saat ini banyak ekonomi keluarga kelasa menengah dan bawah banyak yang 'ambruk' akibat kena PHK. Belum lagi banyak pengusaha kecil menangah menutup usahanya.
"Ini kok malah BPJS Kesehatan iurannya dinaikkan. Tidak melihat realitas keadaan ekonomi dan sosial masyarakat. Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diterbitkan hari ini buat rakyat sebel sama Jokowi," tuturnya.
"Hampir jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal, pabrik pada tutup alias bangkrut, pengemudi online pada enga sanggup bayara iuran ini kok malah dinaikan iuran BPJS Kesehatan. Kalau sudah normal Perpres baru diteken," kata Arief melanjutkan.
Fraksi Demokrat
Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, di tengah adanya pandemi covid-19 saat ini, pemerintah seharusnya memberikan relaksasi dari pemerintah.
Dede mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilainya pinplan ini. Seharusnya, pemerintah bisa dengan bijak menjalnkan keputusan MA untuk merevisi Perpres 75/2019 pasal 34 ayat (1) dan (2), yang dibatalkan pada 9 Maret 2020 lalu.
"Pemerintah juga kemarin lama tuh menyikapi putusan MA, terus sekarang tiba-tiba naik. Asumsi saya, pemerintah sedang tidak ada dana untuk tambah subsidi, karena subdisi mencapai Rp 20 triliun," jelas Dede.
Adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, menurut Dede harus disampikan kepada DPR sebagai legislator, namun sayang DPR saat ini sudah mulai melakukan reses sampai dengan 14 Juni 2020.
"Kenapa setiap kali DPR sudah reses selalu ada perpres yang diterbitkan. Jadi konteksnya mestinya ini harus dijelaskan dulu kepada rakyat sebelum menaikan apapun yang sifatnya hajat hidup orang banyak," jelas Dede.
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular