Iuran BPJS: Dinaikkan Jokowi, Diturunkan MA, Dinaikkan Lagi!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
13 May 2020 14:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken payung hukum yang akan menjadi landasan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Padahal, beberapa bulan yang lalu Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan untuk membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang berisi tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Bagaikan permainan Yoyo, Jokowi kembali mengerek kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Lantas, bagaimana cerita selengkapnya?
Pada Oktober tahun lalu, Jokowi memang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan kas keuangan perusahaan yang diproyeksikan akan mengalami tekor besar.
Kala itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengemukakan bahwa apabila iuran tidak dinaikkan maka perusahaan akan mengalami kolaps lantaran defisit perusahaan yang terus membengkak tiap tahunnya.
Kendati telah disuntik modal berkali-kali oleh pemerintah, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan bisa tekor hingga Rp 77 triliun pada 2024 mendatang. Kondisi ini, akhirnya menjadi salah satu alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS.
"Bisa kolaps? Iya," kata Fahmi dalam sebuah diskusi pada Oktober tahun lalu.
Meski demikian, keputusan menaikkan iuran pun ternyata tidak bisa diterima oleh semua pihak. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) sempat mengajukan agar MA membatalkan Perpres kenaikan iuran pada Januari 2020 lalu.
Kemudian pada Maret, MA pun mengabulkan permohonan judicial review perpres tersebut dan mengembalikan iuran menjadi normal. Kala itu, MA menganggap bahwa Perpres bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Perpres bertentangan dengan UU, bahkan UUD 1945," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro.
Kini, Jokowi kembali mengerek iuran BPJS Kesehatan. Salah satu ketentuan yang diatur adalah dengan menaikkan iuran peserta penerima bantuan menjadi Rp 42 ribu per bulan. Aturan ini berlaku sejak 1 Agustus 2019, meskipun baru ditetapkan pada 5 Mei 2020.
(dru) Next Article Tarik Ulur Iuran BPJS Kesehatan
Padahal, beberapa bulan yang lalu Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan untuk membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang berisi tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Bagaikan permainan Yoyo, Jokowi kembali mengerek kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Pada Oktober tahun lalu, Jokowi memang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan kas keuangan perusahaan yang diproyeksikan akan mengalami tekor besar.
Kala itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengemukakan bahwa apabila iuran tidak dinaikkan maka perusahaan akan mengalami kolaps lantaran defisit perusahaan yang terus membengkak tiap tahunnya.
Kendati telah disuntik modal berkali-kali oleh pemerintah, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan bisa tekor hingga Rp 77 triliun pada 2024 mendatang. Kondisi ini, akhirnya menjadi salah satu alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS.
"Bisa kolaps? Iya," kata Fahmi dalam sebuah diskusi pada Oktober tahun lalu.
Meski demikian, keputusan menaikkan iuran pun ternyata tidak bisa diterima oleh semua pihak. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) sempat mengajukan agar MA membatalkan Perpres kenaikan iuran pada Januari 2020 lalu.
Kemudian pada Maret, MA pun mengabulkan permohonan judicial review perpres tersebut dan mengembalikan iuran menjadi normal. Kala itu, MA menganggap bahwa Perpres bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Perpres bertentangan dengan UU, bahkan UUD 1945," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro.
Kini, Jokowi kembali mengerek iuran BPJS Kesehatan. Salah satu ketentuan yang diatur adalah dengan menaikkan iuran peserta penerima bantuan menjadi Rp 42 ribu per bulan. Aturan ini berlaku sejak 1 Agustus 2019, meskipun baru ditetapkan pada 5 Mei 2020.
(dru) Next Article Tarik Ulur Iuran BPJS Kesehatan
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular