Sempat Tegur Keras Anies, Muhadjir: Bansos DKI Semakin Baik!
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
10 May 2020 14:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan saat ini koordinasi di lapangan sudah berjalan semakin baik dalam penyaluran bansos presiden tahap II. Ia menegaskan soal penyaluran bansos jangan sampai terjadi keributan.
Saat ini, penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi masyarakat terdampak virus Corona di DKI Jakarta telah memasuki tahap II.
"Saya kira sudah semakin baik. Koordinasi dengan Pak RT/RW untuk masalah data terus kita perbaiki, di level masyarakat untuk pembagiannya pun sangat mengedepankan asas gotong-royong," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/5/2020) seperti dikutip detikcom.
Muhadjir mengapresiasi kinerja perangkat desa terutama RT/RW, lurah, hingga camat dan masyarakat yang mau saling berbagi. Dia mengatakan pemerintah tengah berupaya membenahi penyaluran bansos, agar tidak terjadi lagi keributan. Namun, Muhadjir tak menjelaskan konteks permintaan jangan ribut ini.
"Dalam kondisi seperti ini kita sama-sama memahami, yang penting disepakati dengan baik, jangan ribut, dan dirasakan bersama serta kita syukuri. Percayalah bahwa pemerintah juga sedang berupaya agar COVID-19 ini segera berakhir," ungkap Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan bansos presiden tahap I di DKI Jakarta telah tersalurkan seluruhnya. Per 8 Mei 2020, penyaluran tahap II sudah mencapai sekitar 7,8 persen atau sebanyak 73.535 keluarga penerima manfaat (KPM). Jenis bantuan untuk program bansos tahap II adalah beras 25 kg yang berasal dari Bulog.
"Saya sudah sampaikan ke Bulog supaya berasnya ini kalau bisa jangan yang langsung 25 kg, tetapi yang dalam bentuk 10 kg, 10 kg, dan 5 kg sehingga lebih mudah kalau mau dibagi-bagi. Yang penting kita utamakan semangat gotong-royongnya tadi," jelasnya.
Untuk bansos presiden tahap III di DKI Jakarta nanti diharapkan sudah dapat diberikan kepada 1,3 juta keluarga dan sudah terpisah dengan alokasi bantuan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta sebanyak 800 ribu keluarga.
Sementara itu, bantuan paket sembako tahap I di wilayah Bogor, Depok Tangerang, Bekasi (Bodetabek) juga sudah mulai berjalan dengan target 516.407 KPM.
Sebelumnya sempat terjadi perang kritikan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta soal urusan bantuan sosial sampai soal transparansi data jadi sorotan kedua belah pihak dalam memerangi pandemi corona untuk melindungi warga.
Pekan lalu, tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah kejanggalan mengenai penyaluran bantuan sosial atau bansos oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Tiga menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Khusus, Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi Covid-19.
"Dan inilah yang banyak dan itu tidak ada dalam data karena itu sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problem data, belum lagi sinkronisasi, koordinasi yang dimaksud oleh Pak Djayadi tadi. Misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik menarik artinya cocok-cocokkan data bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur, agak saya tegur keras Pak Gubernur, karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 juta kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat," ujar Muhadjir, Kamis (7/5) seperti dikutip dari detikcom.
(hoi/hoi) Next Article Jelang Lebaran, Pemerintah Geber Salurkan 8,3 Juta Bansos!
Saat ini, penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi masyarakat terdampak virus Corona di DKI Jakarta telah memasuki tahap II.
"Saya kira sudah semakin baik. Koordinasi dengan Pak RT/RW untuk masalah data terus kita perbaiki, di level masyarakat untuk pembagiannya pun sangat mengedepankan asas gotong-royong," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/5/2020) seperti dikutip detikcom.
Muhadjir mengapresiasi kinerja perangkat desa terutama RT/RW, lurah, hingga camat dan masyarakat yang mau saling berbagi. Dia mengatakan pemerintah tengah berupaya membenahi penyaluran bansos, agar tidak terjadi lagi keributan. Namun, Muhadjir tak menjelaskan konteks permintaan jangan ribut ini.
"Dalam kondisi seperti ini kita sama-sama memahami, yang penting disepakati dengan baik, jangan ribut, dan dirasakan bersama serta kita syukuri. Percayalah bahwa pemerintah juga sedang berupaya agar COVID-19 ini segera berakhir," ungkap Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan bansos presiden tahap I di DKI Jakarta telah tersalurkan seluruhnya. Per 8 Mei 2020, penyaluran tahap II sudah mencapai sekitar 7,8 persen atau sebanyak 73.535 keluarga penerima manfaat (KPM). Jenis bantuan untuk program bansos tahap II adalah beras 25 kg yang berasal dari Bulog.
"Saya sudah sampaikan ke Bulog supaya berasnya ini kalau bisa jangan yang langsung 25 kg, tetapi yang dalam bentuk 10 kg, 10 kg, dan 5 kg sehingga lebih mudah kalau mau dibagi-bagi. Yang penting kita utamakan semangat gotong-royongnya tadi," jelasnya.
Untuk bansos presiden tahap III di DKI Jakarta nanti diharapkan sudah dapat diberikan kepada 1,3 juta keluarga dan sudah terpisah dengan alokasi bantuan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta sebanyak 800 ribu keluarga.
Sementara itu, bantuan paket sembako tahap I di wilayah Bogor, Depok Tangerang, Bekasi (Bodetabek) juga sudah mulai berjalan dengan target 516.407 KPM.
Sebelumnya sempat terjadi perang kritikan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta soal urusan bantuan sosial sampai soal transparansi data jadi sorotan kedua belah pihak dalam memerangi pandemi corona untuk melindungi warga.
Pekan lalu, tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah kejanggalan mengenai penyaluran bantuan sosial atau bansos oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Tiga menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Khusus, Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi Covid-19.
"Dan inilah yang banyak dan itu tidak ada dalam data karena itu sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problem data, belum lagi sinkronisasi, koordinasi yang dimaksud oleh Pak Djayadi tadi. Misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik menarik artinya cocok-cocokkan data bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur, agak saya tegur keras Pak Gubernur, karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 juta kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat," ujar Muhadjir, Kamis (7/5) seperti dikutip dari detikcom.
(hoi/hoi) Next Article Jelang Lebaran, Pemerintah Geber Salurkan 8,3 Juta Bansos!
Most Popular