Menteri PPN: RI Perlu Unprecedented Policies, Maksudnya Apa?
Redaksi, CNBC Indonesia
07 May 2020 10:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan krisis yang disebabkan Covid-19 memerlukan Unprecedented Policies atau kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana kebijakan pemutusan sebaran virus dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi.
"Kecepatan pemulihan ekonomi tergantung kepada kombinasi kebijakan yang pas antara kebijakan pemutusan sebaran virus (virus containment secara maksimum) dan kebijakan ekonomi (intervensi kebijakan ekonomi yang maksimum)," kata Suharso di Jakarta, Rabu (6/5/2020), seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet.
Dalam outlook target pembangunan yang sudah disusun PPN/Bappenas, kata Suharso, pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan meningkat sebesar 5,3%.
"Begitu pula tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sempat digambarkan menurun pada outlook 2020 maka akan terjadi perubahan di outlook 2021," imbuh Suharso.
Outlook inilah, menurut Suharsi, yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. "RKP 2021 akan dilaksanakan dengan memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu, yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021," jelas Kepala Bappenas.
RKP ini, lanjut Suharso, mencakup tujuh prioritas nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan yang tertuang pada RPJMN 2020-2024. "Ketujuh prioritas tersebut diantaranya memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah, meningkatkan sumber daya manusia, revolusi mental, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan pelayanan publik," ujar Menteri PPN.
Agar RKP 2021 dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan perekonomian negara, Suharso menyampaikan, Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024 akan menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP.
Menurut Menteri PPN, terdapat 41 proyek utama untuk pemulihan ekonomi yang dianggarkan sebesar Rp 62,1 triliun dan mayor proyek lainnya sebesar Rp 36,2 triliun.
"Major Project yang menjadi fokus pemulihan ekonomi seperti membangun 10 destinasi pariwisata prioritas, proyek 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter, Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, Jaringan pelabuhan utama terpadu, integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional, kemudian penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan," ungkap Menteri.
(hps/hps) Next Article Dampak Corona, Diprediksi Pengangguran RI Capai 12 Juta Orang
"Kecepatan pemulihan ekonomi tergantung kepada kombinasi kebijakan yang pas antara kebijakan pemutusan sebaran virus (virus containment secara maksimum) dan kebijakan ekonomi (intervensi kebijakan ekonomi yang maksimum)," kata Suharso di Jakarta, Rabu (6/5/2020), seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet.
Dalam outlook target pembangunan yang sudah disusun PPN/Bappenas, kata Suharso, pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan meningkat sebesar 5,3%.
Outlook inilah, menurut Suharsi, yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. "RKP 2021 akan dilaksanakan dengan memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu, yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021," jelas Kepala Bappenas.
RKP ini, lanjut Suharso, mencakup tujuh prioritas nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan yang tertuang pada RPJMN 2020-2024. "Ketujuh prioritas tersebut diantaranya memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah, meningkatkan sumber daya manusia, revolusi mental, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan pelayanan publik," ujar Menteri PPN.
Agar RKP 2021 dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan perekonomian negara, Suharso menyampaikan, Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024 akan menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP.
Menurut Menteri PPN, terdapat 41 proyek utama untuk pemulihan ekonomi yang dianggarkan sebesar Rp 62,1 triliun dan mayor proyek lainnya sebesar Rp 36,2 triliun.
"Major Project yang menjadi fokus pemulihan ekonomi seperti membangun 10 destinasi pariwisata prioritas, proyek 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter, Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, Jaringan pelabuhan utama terpadu, integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional, kemudian penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan," ungkap Menteri.
(hps/hps) Next Article Dampak Corona, Diprediksi Pengangguran RI Capai 12 Juta Orang
Most Popular