Gegara Covid-19, ATR Pangkas Anggaran Rp 2 Triliun
Exist in Exist, CNBC Indonesia
17 April 2020 19:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahanan Nasional (ATR/BPN) akan memangkas anggaran 2020 hingga Rp 2 triliun. Hal bertujuan mendukung prioritas anggaran negara untuk penyelesaian pandemi Covid-19.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengungkapkan, sesuai arahan pemerintah, pihaknya akan memangkas anggaran untuk beberapa kegiatan atau program yang tidak terlalu penting.
"Misalnya, pembangunan kalau ada proyek-proyek kantor, kalau misalnya ada yang sudah ditender maka jadi multiyears, sehingga tidak ada proyek yang mangkrak. Itu untuk semua kementerian. Pak sekjen (Sekretaris Jenderal) sedang melakukan penyisiran mana saja [pos anggaran] yang akan dipotong," jelasnya dalam konferensi pers, Jumat (17/4/2020).
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, nilai anggaran yang dipangkas ini meningkat dari perhitungan awal yang hanya mencapai Rp 900 miliar.
"Itu misalnya dari biaya perjalanan, biaya rapat-rapat, dan lain-lain. Nah baru saja selesai [perhitungan], ada tambahan [pemangkasan] Rp 1 triliun. Mungkin setelah Senin baru bisa lebih detail [anggaran program apa yang dipangkas]," tuturnya.
Dengan pemangkasan anggaran ini, lanjut Himawan, tidak menutup kemungkinan target program sertifikasi tanah tahun ini dapat diresvisi. Sebab, beberapa kegiatan dalam program ini sedikit terhambat akibat pandemi Covid-19, misalnya kegiatan sosialisasi yang membutuhkan pengumpulan massa.
"Tapi kalau belajar pengalaman kita dua tahun lalu, program sertifikasi ini kan berjalan mulai dari pengukuran dan lain-lain. Kita lihat sejauh ini sih masih bisa kita kejar walaupun ada kemungkinan penyesuaian," kata Himawan.
(miq/miq) Next Article Catat! Menteri Agraria Targetkan RUU Pertanahan Rampung 2020
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengungkapkan, sesuai arahan pemerintah, pihaknya akan memangkas anggaran untuk beberapa kegiatan atau program yang tidak terlalu penting.
"Misalnya, pembangunan kalau ada proyek-proyek kantor, kalau misalnya ada yang sudah ditender maka jadi multiyears, sehingga tidak ada proyek yang mangkrak. Itu untuk semua kementerian. Pak sekjen (Sekretaris Jenderal) sedang melakukan penyisiran mana saja [pos anggaran] yang akan dipotong," jelasnya dalam konferensi pers, Jumat (17/4/2020).
"Itu misalnya dari biaya perjalanan, biaya rapat-rapat, dan lain-lain. Nah baru saja selesai [perhitungan], ada tambahan [pemangkasan] Rp 1 triliun. Mungkin setelah Senin baru bisa lebih detail [anggaran program apa yang dipangkas]," tuturnya.
Dengan pemangkasan anggaran ini, lanjut Himawan, tidak menutup kemungkinan target program sertifikasi tanah tahun ini dapat diresvisi. Sebab, beberapa kegiatan dalam program ini sedikit terhambat akibat pandemi Covid-19, misalnya kegiatan sosialisasi yang membutuhkan pengumpulan massa.
"Tapi kalau belajar pengalaman kita dua tahun lalu, program sertifikasi ini kan berjalan mulai dari pengukuran dan lain-lain. Kita lihat sejauh ini sih masih bisa kita kejar walaupun ada kemungkinan penyesuaian," kata Himawan.
(miq/miq) Next Article Catat! Menteri Agraria Targetkan RUU Pertanahan Rampung 2020
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular