Soal KRL Setop Operasi, Anak Buah Anies Tunggu Luhut!
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
16 April 2020 13:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo memberikan tanggapan atas wacana penghentian operasi layanan KRL di wilayah Jabodetabek pada Sabtu (18/4/2020). Menurut dia, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pedoman dalam setiap kebijakan Pemprov DKI Jakarta, termasuk di sektor transportasi, di bawah Gubernur Anies Baswedan.
"PSBB itu sendiri kuncinya adalah tidak ada penutupan layanan. "Terkait layanan transportasi, jika kita mengacu pelaksanaan PSBB, ini sudah ditetapkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020, kemudian Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 bahwa tidak ada penutupan layanan, yang ada pembatasan layanan," kata Syafrin seperti dilaporkan detik.com, Kamis (16/4/2020).
"Memang ada pembahasan, ada usulan dari Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) yang hari ini sudah lakukan PSBB soal penghentian KRL. Karena usulan ke Kementerian Perhubungan, kita serahkan ke Kementerian Perhubungan," lanjutnya. Saat ini, posisi menteri perhubungan dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ad interim Menhub.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku telah melaksanakan rapat dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terkait dengan rencana penyetopan operasional KRL Jabodetabek selama PSBB. Uji coba penyetopan KRL itu direncanakan pada Sabtu (18/4/2020).
"Saya tadi rapat dengan KCI jadi kemungkinan akan coba dihentikan itu tanggal 18 (April)," ujar Ridwan Kamil kepada wartawan, Rabu (15/4/2020).
Di sisi lain, Manager External Relations PT KCI Adli Hakim, ketika dikonfirmasi CNBC Indonesia, Kamis (16/4/2020), mengaku rencana itu masih dalam tahap pembahasan.
"Kita tunggu keputusannya ya," ujar Adli. "Sampai saat ini pembahasan usulan tersebut masih dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT KAI, dan PT KCI. Selama dalam pembahasan, pada 16-17 April ini KRL Commuter Line masih beroperasi sebagaimana pada masa PSBB," imbuhnya.
Adli bilang, apapun keputusan final yang ditetapkan, PT KCI akan menjalankannya. Menurut dia, KCI melihat semangat utama dalam penerapan PSBB adalah gotong royong untuk bersama menghentikan penyebaran Covid-19.
"Sejalan dengan itu sudah tentu PT KCI sebagai operator KRL yang beroperasi dan melayani masyarakat di tiga provinsi akan patuh terhadap kesepakatan yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," kata Adli.
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
"PSBB itu sendiri kuncinya adalah tidak ada penutupan layanan. "Terkait layanan transportasi, jika kita mengacu pelaksanaan PSBB, ini sudah ditetapkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020, kemudian Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 bahwa tidak ada penutupan layanan, yang ada pembatasan layanan," kata Syafrin seperti dilaporkan detik.com, Kamis (16/4/2020).
"Memang ada pembahasan, ada usulan dari Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) yang hari ini sudah lakukan PSBB soal penghentian KRL. Karena usulan ke Kementerian Perhubungan, kita serahkan ke Kementerian Perhubungan," lanjutnya. Saat ini, posisi menteri perhubungan dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ad interim Menhub.
"Saya tadi rapat dengan KCI jadi kemungkinan akan coba dihentikan itu tanggal 18 (April)," ujar Ridwan Kamil kepada wartawan, Rabu (15/4/2020).
Di sisi lain, Manager External Relations PT KCI Adli Hakim, ketika dikonfirmasi CNBC Indonesia, Kamis (16/4/2020), mengaku rencana itu masih dalam tahap pembahasan.
"Kita tunggu keputusannya ya," ujar Adli. "Sampai saat ini pembahasan usulan tersebut masih dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT KAI, dan PT KCI. Selama dalam pembahasan, pada 16-17 April ini KRL Commuter Line masih beroperasi sebagaimana pada masa PSBB," imbuhnya.
Adli bilang, apapun keputusan final yang ditetapkan, PT KCI akan menjalankannya. Menurut dia, KCI melihat semangat utama dalam penerapan PSBB adalah gotong royong untuk bersama menghentikan penyebaran Covid-19.
"Sejalan dengan itu sudah tentu PT KCI sebagai operator KRL yang beroperasi dan melayani masyarakat di tiga provinsi akan patuh terhadap kesepakatan yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," kata Adli.
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
Most Popular