Suramnya Migas RI: Force Majeure Sampai Puasa Lelang
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
13 April 2020 15:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Dampak dari pandemi corona (Covid-19) membuat industri hulu migas semakin gelap. Bahkan beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengajukan force majeur ataupun penghentian kegiatannya di lapangan akibat Covid-19.
"Wabah Covid-19 ini harus dicermati hati-hati. Namun kita tidak harus menghentikan kegiatan dan wajib melakukan penangkalan," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, menanggapi permintaan force majeure KKKS tersebut.
Dwi menerangkan dampak lain dari Covid-19 adalah pada realisasi kegiatan pemboran dan menurunnya permintaan gas dari para pembeli. Realisasi kegiatan operasi lainnya juga terhambat karena Covid-19.
Progress beberapa proyek hulu migas yang dijadwalkan onstream di tahun 2020 diprediksi melambat. Progres proyek pengembangan Lapangan Bukit Tua Phase 3 oleh PCK2L lebih rendah dari target karena rig terlambat masuk ke lokasi. Selain itu dampak Covid-19 juga dirasakan di proyek pemasangan kompresor Betung yang dilakukan Pertamina EP SF Aset 2.
Proyek yang seharusnya sudah selesai, baru mencapai 69,8% karena terkendala oleh FAT, transportasi dan instalasi kompresor karena sebagian sumber daya manusia yang dibutuhkan pada proyek tersebut merupakan warga Malaysia dan India yang saat ini lock down akibat Covid-19.
Kemudian, pengembangan Lapangan Cantik oleh Sele Raya Belida juga terhambat, karena proses overhaul gas kompresor terhenti akibat area workshop berada di zona merah dan adanya pembatasan mobilisasi pekerja oleh pemerintah daerah. Proyek pemasangan kompresor SKH-19 Musi Timur oleh PT Pertamina EP juga terhambat karena fabrikasi peralatan pendukung yang terlambat didatangkan dari Italia akibat terdampak Covid-19.
Kasus yang sama juga terjadi di proyek pengembangan Peciko BA oleh Pertamina Hulu Mahakam yang melambat realisasi kegiatannya karena peralatan didatangkan dari daerah pandemic Covid-19, yaitu China. "Dapat dibayangkan jika operasional hulu migas dan proyek hulu migas berhenti, berapa dampak yang ditimbulkan di industri penunjang, ketenagakerjaan serta ekonomi daerah," jelas Dwi.
Tidak berhenti di situ, dampak Covid-19 juga menyebabkan lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) harus ditunda. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan beberapa persiapan sebelum pengumuman Penawaran WK akan dijadwalkan ulang.
Mengingat hampir semua stakeholder melakukan aktifitas Work From Home (WFH) dan social distancing. Menurut Agung, saat ini proses persiapan Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2020 terus dilakukan.
Terkait penawaran WK Migas ini, pemerintah tengah menyiapkan Terms & Conditions yang menarik, antara lain terkait firm commitment, besaran signature bonus, juga skema kontrak. Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji stimulus untuk mendorong dan meningkatkan investasi hulu migas terutama pada kondisi wabah pandemi Covid-19 ini.
"Adapun untuk pelaksanaan lelangnya, akan dijadwalkan ulang, mengingat kebijakan penerapan social distancing dan masih banyak stakeholder yang WFH," imbuhnya.
Direktorat Jenderal Migas mencatat ada 10 kandidat calon WK Migas Konvensional yang direncanakan akan ditawarkan pada lelang WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2020. Tidak hanya karena dampak Covid-19, faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah anjloknya harga minyak dunia.
Dua hal ini menjadi pertimbagan pemerintah dalam menentukan waktu yang tepat untuk mengumumkan dimulainya Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2020.
"Bisnis migas punya risiko tinggi sehingga perlu persiapan teknis dan finansial untuk meminimalisir resiko kegagalan ke depannya. Pemerintah tidak ingin kegiatan ekplorasi dan eksploitasi berhenti di tengah jalan sehingga malah mengganggu investasi di sektor hulu migas Indonesia," tegasnya.
(gus) Next Article RI Punya 1400 Sumur Migas Tua, Mau Diapain Nih?
"Wabah Covid-19 ini harus dicermati hati-hati. Namun kita tidak harus menghentikan kegiatan dan wajib melakukan penangkalan," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, menanggapi permintaan force majeure KKKS tersebut.
Dwi menerangkan dampak lain dari Covid-19 adalah pada realisasi kegiatan pemboran dan menurunnya permintaan gas dari para pembeli. Realisasi kegiatan operasi lainnya juga terhambat karena Covid-19.
Proyek yang seharusnya sudah selesai, baru mencapai 69,8% karena terkendala oleh FAT, transportasi dan instalasi kompresor karena sebagian sumber daya manusia yang dibutuhkan pada proyek tersebut merupakan warga Malaysia dan India yang saat ini lock down akibat Covid-19.
Kemudian, pengembangan Lapangan Cantik oleh Sele Raya Belida juga terhambat, karena proses overhaul gas kompresor terhenti akibat area workshop berada di zona merah dan adanya pembatasan mobilisasi pekerja oleh pemerintah daerah. Proyek pemasangan kompresor SKH-19 Musi Timur oleh PT Pertamina EP juga terhambat karena fabrikasi peralatan pendukung yang terlambat didatangkan dari Italia akibat terdampak Covid-19.
Kasus yang sama juga terjadi di proyek pengembangan Peciko BA oleh Pertamina Hulu Mahakam yang melambat realisasi kegiatannya karena peralatan didatangkan dari daerah pandemic Covid-19, yaitu China. "Dapat dibayangkan jika operasional hulu migas dan proyek hulu migas berhenti, berapa dampak yang ditimbulkan di industri penunjang, ketenagakerjaan serta ekonomi daerah," jelas Dwi.
Tidak berhenti di situ, dampak Covid-19 juga menyebabkan lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) harus ditunda. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan beberapa persiapan sebelum pengumuman Penawaran WK akan dijadwalkan ulang.
Mengingat hampir semua stakeholder melakukan aktifitas Work From Home (WFH) dan social distancing. Menurut Agung, saat ini proses persiapan Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2020 terus dilakukan.
Terkait penawaran WK Migas ini, pemerintah tengah menyiapkan Terms & Conditions yang menarik, antara lain terkait firm commitment, besaran signature bonus, juga skema kontrak. Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji stimulus untuk mendorong dan meningkatkan investasi hulu migas terutama pada kondisi wabah pandemi Covid-19 ini.
"Adapun untuk pelaksanaan lelangnya, akan dijadwalkan ulang, mengingat kebijakan penerapan social distancing dan masih banyak stakeholder yang WFH," imbuhnya.
Direktorat Jenderal Migas mencatat ada 10 kandidat calon WK Migas Konvensional yang direncanakan akan ditawarkan pada lelang WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2020. Tidak hanya karena dampak Covid-19, faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah anjloknya harga minyak dunia.
Dua hal ini menjadi pertimbagan pemerintah dalam menentukan waktu yang tepat untuk mengumumkan dimulainya Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2020.
"Bisnis migas punya risiko tinggi sehingga perlu persiapan teknis dan finansial untuk meminimalisir resiko kegagalan ke depannya. Pemerintah tidak ingin kegiatan ekplorasi dan eksploitasi berhenti di tengah jalan sehingga malah mengganggu investasi di sektor hulu migas Indonesia," tegasnya.
(gus) Next Article RI Punya 1400 Sumur Migas Tua, Mau Diapain Nih?
Most Popular