Pengusaha: Mau Selamatkan RI, Prioritaskan DKI Jakarta Dulu!
09 April 2020 18:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) mencatat sedikitnya sudah ada 100 hotel di Jakarta yang terpaksa harus tutup akibat wabah virus corona (Covid-1).
Ironisnya, banyak dari hotel yang tutup itu masuk ke dalam kategori hotel kenamaan, di antaranya Aryaduta Jakarta, Mercure Convention Centre Ancol hingga Grand Sahid Jaya.
Kondisi itu dinilai mengkhawatirkan, jika hotel yang tergolong besar di Jakarta saja tutup, maka hotel-hotel yang berada di bawahnya berpeluang juga untuk tutup.
Wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran mengungkapkan, bahwa untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar, maka wilayah yang harus diselamatkan pertama adalah DKI Jakarta.
"Kalau bicara domestik, yang harus diselamatkan ibu kota negara ini. Kalau dia engga bisa diselamatkan, otomatis daerah mati semua. Itu multiplier effect," kata Maulana kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/4/2020).
Ia menilai bahwa Jakarta memiliki peran besar karena merupakan pusat ekonomi sekaligus pemerintahan. Banyak Pemerintah Daerah yang kerap mengirimkan ASN (aparatur sipil negara) atau jajarannya ke Jakarta untuk urusan pemerintahan.
Begitu pun sebaliknya, Kementerian/Lembaga (KL) Pusat di Jakarta kerap mengirim pegawainya ke daerah untuk urusan pekerjaan.
"30% dari pergerakan itu, data INACA (Indonesia National Air Carriers Association) tahun lalu adalah yang menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," katanya.
"Jadi yang hidupi Sabang sampai Merauke adanya pergerakan ekonomi yang di daerah. Pembangunan di daerah itu yang hasilkan uang, Karena adanya pergerakan bisnis trip dari Pemerintah, atau KL-KL," kata Maulana.
Hal itu menggambarkan pentingnya peran DKI Jakarta dalam perputaran ekonomi. Sehingga harus diselesaikan secara segera. Jika tidak, ekonomi di beragam daerah disebutnya tidak akan bisa berjalan.
"Itu yang bawa duit negara berpindah ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sampai ke 500 Kabupaten-Kota di 34 Provinsi. Begitu ada corona, muncul surat pemerintahan pusat yang katakan K/L dilarang pergi kesana sini. Langsung terjadi penurun. Pembatalan terjadi di daerah untuk melakukan apapun," paparnya.
(tas/tas)
Ironisnya, banyak dari hotel yang tutup itu masuk ke dalam kategori hotel kenamaan, di antaranya Aryaduta Jakarta, Mercure Convention Centre Ancol hingga Grand Sahid Jaya.
Kondisi itu dinilai mengkhawatirkan, jika hotel yang tergolong besar di Jakarta saja tutup, maka hotel-hotel yang berada di bawahnya berpeluang juga untuk tutup.
Wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran mengungkapkan, bahwa untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar, maka wilayah yang harus diselamatkan pertama adalah DKI Jakarta.
"Kalau bicara domestik, yang harus diselamatkan ibu kota negara ini. Kalau dia engga bisa diselamatkan, otomatis daerah mati semua. Itu multiplier effect," kata Maulana kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/4/2020).
Ia menilai bahwa Jakarta memiliki peran besar karena merupakan pusat ekonomi sekaligus pemerintahan. Banyak Pemerintah Daerah yang kerap mengirimkan ASN (aparatur sipil negara) atau jajarannya ke Jakarta untuk urusan pemerintahan.
Begitu pun sebaliknya, Kementerian/Lembaga (KL) Pusat di Jakarta kerap mengirim pegawainya ke daerah untuk urusan pekerjaan.
"30% dari pergerakan itu, data INACA (Indonesia National Air Carriers Association) tahun lalu adalah yang menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," katanya.
"Jadi yang hidupi Sabang sampai Merauke adanya pergerakan ekonomi yang di daerah. Pembangunan di daerah itu yang hasilkan uang, Karena adanya pergerakan bisnis trip dari Pemerintah, atau KL-KL," kata Maulana.
Hal itu menggambarkan pentingnya peran DKI Jakarta dalam perputaran ekonomi. Sehingga harus diselesaikan secara segera. Jika tidak, ekonomi di beragam daerah disebutnya tidak akan bisa berjalan.
"Itu yang bawa duit negara berpindah ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sampai ke 500 Kabupaten-Kota di 34 Provinsi. Begitu ada corona, muncul surat pemerintahan pusat yang katakan K/L dilarang pergi kesana sini. Langsung terjadi penurun. Pembatalan terjadi di daerah untuk melakukan apapun," paparnya.
(tas/tas)
