Persoalan PSBB
Jokowi Tegaskan Tak Mau Grasa-Grusu Tangani Corona
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
09 April 2020 15:37
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko WIdodo (Jokowi) angkat bicara perihal aturan bagi daerah yang ingin menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dianggap berbelit-belit. PSBB bagian dari upaya untuk memutus mata rantai penanganan virus corona atau covid-19.
Berbicara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jokowi menegaskan bahwa aturan main penetapan suatu daerah melaksanakan PSBB memang dirancang agar keputusan yang diambil nantinya telah komprehensif.
"Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai mengambil keputusan itu salah. Semuanya itu harus hati-hati dan tidak grasa-grusu," kata Jokowi, Kamis (9/4/2020).
Kementerian Kesehatan sebelumnya telah merilis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 9/2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) 21/2020 tentang PSBB.
Dalam menerapkan PSBB, suatu wilayah provinsi, kabupaten, maupun kota, harus memenuhi sejumlah kriteria. Mulai dari jumlah kasus maupun angka kematian, hingga ada kaitan epidemiologis dengan wilayah atau negara lain.
Nantinya, pimpinan daerah akan mengajukan permohonan kepada menkes untuk menetapkan, apakah daerahnya bisa ditetapkan sebagai PSBB atau tidak. Menteri Kesehatan sendiri yang akan menetapkan suatu daerah menjadi PSBB atau tidak.
Adapun permohonan tersebut mencakup peningkatan jumlah kasus tertentu menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, serta menyampaikan informasi kesiapan daerah untuk menerapkan PSBB.
"Sekali lagi, kita tak ingin ada grasa grusu. Cepat tapi tak tepat. Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, kejernihan, dan kalkulasi yang detail dan mendalam," tegas Jokowi.
Wilayah yang sudah mendapatkan izin PSBB dan segera melaksanakan efektif PSBB adalah DKI Jakarta, yang akan mulai berlangsung 10 April 2020.
(hoi/hoi) Next Article Prabowo Puji Jokowi Saat Meresmikan Puluhan Proyek Listrik di Sumedang
Berbicara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jokowi menegaskan bahwa aturan main penetapan suatu daerah melaksanakan PSBB memang dirancang agar keputusan yang diambil nantinya telah komprehensif.
Kementerian Kesehatan sebelumnya telah merilis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 9/2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) 21/2020 tentang PSBB.
Dalam menerapkan PSBB, suatu wilayah provinsi, kabupaten, maupun kota, harus memenuhi sejumlah kriteria. Mulai dari jumlah kasus maupun angka kematian, hingga ada kaitan epidemiologis dengan wilayah atau negara lain.
Nantinya, pimpinan daerah akan mengajukan permohonan kepada menkes untuk menetapkan, apakah daerahnya bisa ditetapkan sebagai PSBB atau tidak. Menteri Kesehatan sendiri yang akan menetapkan suatu daerah menjadi PSBB atau tidak.
Adapun permohonan tersebut mencakup peningkatan jumlah kasus tertentu menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, serta menyampaikan informasi kesiapan daerah untuk menerapkan PSBB.
"Sekali lagi, kita tak ingin ada grasa grusu. Cepat tapi tak tepat. Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, kejernihan, dan kalkulasi yang detail dan mendalam," tegas Jokowi.
Wilayah yang sudah mendapatkan izin PSBB dan segera melaksanakan efektif PSBB adalah DKI Jakarta, yang akan mulai berlangsung 10 April 2020.
(hoi/hoi) Next Article Prabowo Puji Jokowi Saat Meresmikan Puluhan Proyek Listrik di Sumedang
Most Popular