
Bahas Covid-19, Menperin Dicecar Anggota DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah anggota maupun pimpinan Komisi VI DPR RI mempertanyakan kesiapan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam mempersiapkan industri ketika menghadapi wabah virus corona (COVID-19).
Pasalnya, banyak industri yang disebut-sebut tidak siap dalam menghadapi momen ini. Termasuk industri manufaktur yang menyediakan alat pelindung diri (APD).
Agus sempat menyebut industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan APD dengan kapasitas 18 juta pcs/bulan. Bahkan ia juga mengaku bisa mengekspor barang tersebut jika memang diperlukan.
Namun, pernyataan itu dinilai tidak tepat oleh Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade. Ia menilai itu hanya ada di atas kertas. Karena faktanya, banyak rumah sakit yang masih kesulitan mendapatkan APD.
"Rumah Sakit banyak yang kesulitan. Dokter dan petugas medis pun jadi ikut kesulitan," sebutnya.
Kesulitan para petugas medis harus bisa ditangani dengan industri dalam negeri. Saat ini, sektor yang bertugas untuk mengambil peran banyak yang berasal dari industri tekstil atau garmen. Umumnya mereka berada di bawah naungan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).
"Kemenperin bisa alokasikan, dengan bisa diarahkan agar UKM (Usaha Kecil dan Menengah) bisa buat produk tersebut, sehingga mereka selain bisa dapat penghasilan, tapi punya juga peran terhadap masyarakat," kata Andre.
Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima juga tidak ketinggalan ikut menyorot perubahan kondisi pasar saat ini. Kemenperin diminta untuk membuat secara detil terkait roadmap yang akan dilakukan dalam waktu ke depan.
"Industri saat COVID-19 ini dengan berubahnya struktur APBN kita, dan berubahnya struktur kebutuhan masyarakat kita. Ini yang harus diantisipasi, baik untuk saat ini maupun ke depan," sebut Aria.
Menjawab beberapa tantangan tersebut, Agus mengatakan sudah melakukan sejumlah perubahan. Di antaranya melakukan realokasi anggaran Kemenperin untuk penanganan COVID-19. Hasilnya ada lebih dari Rp 113 miliar dari sejumlah Direktorat Jenderal serta Badan terkumpul. Uang tersebut rencananya digunakan untuk membantu penanganan sektor industri, utamanya untuk UKM terdampak.
(hoi/hoi) Next Article Menperin Bertemu Bos Toyota-Mitsubishi di Jepang, Ada Apa?