Laporan Anies ke Wapres: Minta Terawan Tetapkan PSBB Jakarta!
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
03 April 2020 10:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melalui konferensi video, kemarin. Salah satunya adalah Anies mengaku mengusulkan penerapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.
Secara resmi, Anies sudah mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Anies menegaskan, situasi di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Hal itu yang membuat dia sebelumnya juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal pekan lalu agar dilakukan langkah pembatasan ekstrem.
"Waktu itu kami mengusulkan karantina wilayah. Kemudian kita sudah mendengar ada keputusan pembatasan sosial berskala besar, jadi sekarang langkah ke depan kita adalah melaksanakan sesuai dengan PP 21. Jadi hari ini (kemarin) kita akan mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera menetapkan PSBB untuk Jakarta," kata Anies.
Kendati demikian, ia menilai ada masalah lain dalam usulan itu. Dikatakan, dalam PP 21/2020, gubernur hanya bisa mengatur pergerakan di dalam satu provinsi.
"Sementara episenternya itu 3 Provinsi Pak. Karena Jabodetabek ini ada yang Jawa Barat, ada yang Banten, karena itu kami mengusulkan agar ada kebijakan tersendiri untuk kawasan Jabodetabek, dimana batas-batas administrasi pemerintahan itu berbeda dengan penyebaran kasus covid di Jabodetabek," ujar Anies.
Anies bilang, penerapan status ini dibutuhkan segera agar ia bisa mengeluarkan peraturan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengungkapkan sudah ada 401 orang yang di ibu kota yang dimakamkan dengan prosedur seperti pasien positif virus corona (COVID-19), hingga Rabu (1/4/2020). Sebagian dari yang meninggal dunia tersebut merupakan pasien dalam pengawasan (PDP) yang belum mendapatkan hasil laboratorium hingga meninggal dunia.
"Pagi ini saja pak, itu ada 38 jenazah yg dimakamkan dengan protap Covid-19. 38 orang pagi ini, baru setengah hari," ujar Anies.
Selain itu, dia juga mengungkapkan kondisi ibu kota saat ini sangat mengkhawatirkan karena persentase tingkat kematian akibat Covid-19 mencapai 10%.
"Jadi kira-kira 885 positif dan 90 meninggal. Artinya case fatality rate-nya sekitar 10% pak. 10% itu adalah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan angka rata-rata global. Angka global 4,4%, Jakarta 10% ini sangat mengkhawatirkan," ujar Anies.
Di sisi lain, Anies Baswedan mengaku telah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Surat itu terkait pencairan dana bagi hasil sebesar Rp 7,5 triliun.
"Kita berharap dana bagi hasil itu segera di-transfer. Saya juga sudah menyampaikan secara resmi melalui surat kepada Menteri Keuangan," kata Anies.
Dia memerinci, Kementerian Keuangan masih menyisakan piutang tahun lalu. Anies menyebut, semula piutang pada 2019 mencapai Rp 6,4 triliun, setelah ada beberapa penyesuaian, angka itu berubah menjadi Rp 5,1 triliun.
"Itu dana piutang tahun lalu. Dan kemudian ada dana bagi hasil tahun ini, kuartal kedua sebesar Rp 2,4 triliun. Kami berharap itu bisa segera dicairkan," bebernya.
Anies mengaku membutuhkan kepastian atas dana bagi hasil tersebut untuk menambal cash flow yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Hal ini juga sudah disampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi.
"Ketika ratas, kita sampaikan bahwa ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu segera dieksekusi Pak. karena itu akan membantu sekali," bebernya.
"Tantangan kita di Jakarta bukan pada anggaran ya Pak, tapi pada cash flow-nya. Jadi kalau ini bisa dicairkan akan kita memiliki keleluasaan secara cash flow. Itu kemarin yang kita laporkan kepada bapak Presiden pada saat ratas," lanjut Anies.
Terlepas dari itu, sejauh ini Anies sudah melakukan realokasi APBD DKI Jakarta cukup signifikan. Sampai Mei 2020, anggaran Pemprov DKI sudah dialokasikan sebesar Rp 3,032 triliun untuk penanganan Covid-19.
"Jadi per hari ini ada Rp 1,032 triliun, lalu ditambah Rp 2 triliun sampai dengan bulan Mei, jadi udah ada Rp 3 triliun yang kita alokasikan untuk penanganan Covid-19," tegasnya.
Secara resmi, Anies sudah mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Anies menegaskan, situasi di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Hal itu yang membuat dia sebelumnya juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal pekan lalu agar dilakukan langkah pembatasan ekstrem.
"Waktu itu kami mengusulkan karantina wilayah. Kemudian kita sudah mendengar ada keputusan pembatasan sosial berskala besar, jadi sekarang langkah ke depan kita adalah melaksanakan sesuai dengan PP 21. Jadi hari ini (kemarin) kita akan mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera menetapkan PSBB untuk Jakarta," kata Anies.
"Sementara episenternya itu 3 Provinsi Pak. Karena Jabodetabek ini ada yang Jawa Barat, ada yang Banten, karena itu kami mengusulkan agar ada kebijakan tersendiri untuk kawasan Jabodetabek, dimana batas-batas administrasi pemerintahan itu berbeda dengan penyebaran kasus covid di Jabodetabek," ujar Anies.
Anies bilang, penerapan status ini dibutuhkan segera agar ia bisa mengeluarkan peraturan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengungkapkan sudah ada 401 orang yang di ibu kota yang dimakamkan dengan prosedur seperti pasien positif virus corona (COVID-19), hingga Rabu (1/4/2020). Sebagian dari yang meninggal dunia tersebut merupakan pasien dalam pengawasan (PDP) yang belum mendapatkan hasil laboratorium hingga meninggal dunia.
"Pagi ini saja pak, itu ada 38 jenazah yg dimakamkan dengan protap Covid-19. 38 orang pagi ini, baru setengah hari," ujar Anies.
Selain itu, dia juga mengungkapkan kondisi ibu kota saat ini sangat mengkhawatirkan karena persentase tingkat kematian akibat Covid-19 mencapai 10%.
"Jadi kira-kira 885 positif dan 90 meninggal. Artinya case fatality rate-nya sekitar 10% pak. 10% itu adalah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan angka rata-rata global. Angka global 4,4%, Jakarta 10% ini sangat mengkhawatirkan," ujar Anies.
Di sisi lain, Anies Baswedan mengaku telah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Surat itu terkait pencairan dana bagi hasil sebesar Rp 7,5 triliun.
"Kita berharap dana bagi hasil itu segera di-transfer. Saya juga sudah menyampaikan secara resmi melalui surat kepada Menteri Keuangan," kata Anies.
Dia memerinci, Kementerian Keuangan masih menyisakan piutang tahun lalu. Anies menyebut, semula piutang pada 2019 mencapai Rp 6,4 triliun, setelah ada beberapa penyesuaian, angka itu berubah menjadi Rp 5,1 triliun.
"Itu dana piutang tahun lalu. Dan kemudian ada dana bagi hasil tahun ini, kuartal kedua sebesar Rp 2,4 triliun. Kami berharap itu bisa segera dicairkan," bebernya.
Anies mengaku membutuhkan kepastian atas dana bagi hasil tersebut untuk menambal cash flow yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Hal ini juga sudah disampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi.
"Ketika ratas, kita sampaikan bahwa ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu segera dieksekusi Pak. karena itu akan membantu sekali," bebernya.
"Tantangan kita di Jakarta bukan pada anggaran ya Pak, tapi pada cash flow-nya. Jadi kalau ini bisa dicairkan akan kita memiliki keleluasaan secara cash flow. Itu kemarin yang kita laporkan kepada bapak Presiden pada saat ratas," lanjut Anies.
Terlepas dari itu, sejauh ini Anies sudah melakukan realokasi APBD DKI Jakarta cukup signifikan. Sampai Mei 2020, anggaran Pemprov DKI sudah dialokasikan sebesar Rp 3,032 triliun untuk penanganan Covid-19.
"Jadi per hari ini ada Rp 1,032 triliun, lalu ditambah Rp 2 triliun sampai dengan bulan Mei, jadi udah ada Rp 3 triliun yang kita alokasikan untuk penanganan Covid-19," tegasnya.
Next Page
Bantu warga miskin
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular