Perppu Covid-19

Catat! Pengajuan Keberatan Pajak Diperpanjang 6 Bulan

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
01 April 2020 10:26
Pemerintahan memberikan kelonggaran terhadap kalangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di tengah pandemi COVID-19.
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kelonggaran terhadap kalangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di tengah pandemi COVID-19.

Relaksasi yang diberikan Jokowi kepada wajib pajak berkaitan dengan perpanjangan pengajuan keberatan pembayaran pajak maupun pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease yang diteken Jokowi pada 31 Maret 2020.




"Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi corona, diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan," tulis pasal 8 aturan ini, dikutip Rabu (1/4/2020).

Khusus pengajuan keberatan, pemeirntah memutuskan bahwa jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 bulan seiring dengan kondisi saat ini yang sedang mengalami periode kahar karena pandemi COVID-19.

Sementara itu, jatuh tempo pengembalian kelebihan pembayaran pajak kini telah diperpanjang paling lama 1 bulan.

Adapun permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengajuan surat keberatan, maupun permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan, jatuh temponya akan diperpanjang paling lama 6 bulan.

"Penetapan periode waktu kahar akibat pandemi corona mengacu kepada penetapan pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana," tulis beleid aturan tersebut.

[Gambas:Video CNBC]





(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading